Kementerian PU Akan Memberikan Pendampingan Teknis Pesantren Di Seluruh Indonesia

Jakarta, 8 Oktober 2025 – Pemerintah bergerak cepat menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto terkait musibah robohnya bangunan pesantren di Sidoarjo, Jawa Timur, yang merenggut 67 korban jiwa. Sebagai langkah konkret, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menggelar pertemuan khusus di Kantor Kementerian PU, Jakarta, pada Selasa (7/10/2025).

Dalam
pertemuan tersebut, Menteri Dody Hanggodo menegaskan kesiapan kementeriannya
untuk memberikan pendampingan teknis kepada seluruh pondok pesantren di
Indonesia. Fokus utama pendampingan ini adalah untuk memastikan keamanan
struktur bangunan serta kepatuhan terhadap izin pendirian. Sebagai langkah
cepat, Kementerian PU akan segera meluncurkan layanan hotline khusus untuk
konsultasi pembangunan pondok pesantren melalui Call Center 158 yang akan aktif
mulai Senin depan.

“Untuk
anggaran pondok pesantren, selama ini memang ada di Kementerian PU. Kemudian
sambil berjalannya waktu, besok Senin kami akan membuka hotline terkait
konsultasi pondok pesantren. Jika ada pondok pesantren yang ingin dilakukan
pengecekan bangunan dengan segera, bisa dikonsultasikan ke hotline tersebut dan
tim akan langsung datang ke lokasi,” ujar Menteri Dody.

Untuk
mendukung layanan tersebut, Menteri Dody menambahkan bahwa tim teknis dari
Direktorat Jenderal Cipta Karya yang tersebar di seluruh provinsi akan
dikerahkan. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses pengecekan di lapangan.

“Tim
dari Direktorat Jenderal Cipta Karya tersebar di seluruh Indonesia, sehingga
harapannya kita bisa cepat pengecekannya. Kalau terkait anggaran, insya Allah
cukup dari APBN. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau nanti ada bantuan atau
kolaborasi dari swasta,” tambah Menteri Dody.

Lebih
lanjut, Menteri Dody juga memaparkan bahwa Kementerian PU akan memulai audit
dengan metode sampling di sembilan provinsi yang memiliki jumlah pesantren
terbanyak. Beberapa provinsi yang menjadi prioritas antara lain Jawa Timur,
Jawa Tengah, dan Sumatera Selatan.

“Untuk
sementara kita sampling di 9 provinsi yang memang paling banyak pesantrennya,
seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Selatan dan seterusnya. Sementara
yang kita tangani berdasarkan sampling dulu, yang tidak masuk sampling mungkin
nanti akan dibantu lewat hotline. Kami
kerjakan secara paralel, nanti input dari masyarakat tetap kita perlukan. Dan tim kami di lapangan juga sudah mulai
bekerja untuk mendata dan mengaudit,” jelasnya.

Sementara
itu, Menko PM Muhaimin Iskandar mengumumkan bahwa pemerintah akan membentuk
Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren. Satgas ini akan berfokus pada
audit bangunan dan pembenahan izin pendirian. Menko Muhaimin menekankan
pentingnya kepatuhan terhadap Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dan mengeluarkan
instruksi tegas untuk menghentikan sementara seluruh proses pembangunan
pesantren yang belum mengantongi izin.

“Kita
perintahkan juga kepada pesantren-pesantren untuk memperbarui izin pendirian
bangunan atau PBG. Pembangunan sekecil apapun harus ada PBG. Pembangunan
sekecil apapun harus berizin, dan yang terpenting kami telah memerintahkan
kepada seluruh pesantren agar menghentikan proses pembangunan sampai memiliki
izin. Nanti jajaran satgas akan melakukan cross check data bersama masyarakat
dan pemerintah daerah untuk audit dan penanggulangan cepat supaya tidak terjadi
musibah lagi,” tegas Menko Muhaimin.

Menurutnya,
langkah audit ini sangat krusial, mengingat banyak pesantren yang telah berusia
ratusan tahun. Sebagai contoh, pesantren di Sidoarjo yang roboh diketahui telah
berdiri selama 125 tahun. Oleh karena itu, audit menyeluruh akan melibatkan
partisipasi aktif masyarakat dan pemerintah daerah untuk mencegah tragedi
serupa terulang kembali.

“Jangan
pernah ada lagi peristiwa musibah yang mengharukan dan mengerikan. Cukup,
sekali ini saja. Mari kita bahu-membahu bekerja sama dengan pemerintah agar
setiap pesantren dapat berdiri dengan aman dan berizin,” tutup Menko Muhaimin.

Langkah
kolaboratif antara Kementerian PU dan Kemenko PM ini menjadi respons serius
pemerintah untuk memastikan keamanan dan kelayakan bangunan pesantren di
seluruh Indonesia, sebagai buntut dari tragedi memilukan di Sidoarjo.

Program kerja ini merupakan bagian dari “Setahun Bekerja, Bergerak –
Berdampak” dalam menjalankan ASTA CITA dari Presiden Prabowo Subianto.

#SigapMembangunNegeriUntukRakyat

#SetahunBerdampak