Kepala BKAD Majene Kasman Kabil (kiri) memberikan pernyataan di depan massa aksi, Senin (2/1).
Majene, mandarnews.com – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Majene Kasman Kabil menegaskan bahwa defisit anggaran yang dialami Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene hingga Rp53 milyar tidak benar.
Menurut Kasman, kondisi untuk akhir tahun 2022 memang kemungkinan besar akan mengalami defisit, tapi angka yang sempat tersebar yakni mencapai hingga Rp53 milyar belum angka yang pasti.
“Angka Rp53 milyar tidak benar adanya karena tidak didukung oleh data-data yang valid . Saya kira ini akan menjadi kewajiban kita untuk menyelesaikannya. Bahkan terancam bangkrut bukan istilah dalam pemerintahan, itu terjadi kalau di swasta. Sementara di pemerintahan, struktur APBD kita hanya surplus atau defisit,” tukas Kasman saat menghadiri pertemuan bersama massa aksi dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majene, Senin (2/1).
Pihaknya pun saat ini sementara melakukan pendataan di semua organisasi perangkat daerah (OPD) terhadap kegiatan-kegiatan yang belum terbayarkan.
“Kami telah melakukan perhitungan sehingga dalam waktu dekat kita akan sampaikan. Persoalan defisit ini bukan hal yang baru, di negara, provinsi, atau kabupaten rata-rata mengalami ini,” imbuh Kasman.
Apalagi tiga tahun terakhir, lanjutnya, turunnya kapasitas keuangan itu sangat memengaruhi pencapaian realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Majene.
“Kita Pemkab Majene pernah APBD mencapai hampir 1 triliun, tapi untuk saat ini sejak 2012 turun di angka 800-an milyar. Tentu ini menjadi salah satu penyebab target belanja kita tidak tercapai, yang paling besar memengaruhi 2022 adalah pendapatan asli daerah. Memang kedepannya, dengan kebijakan pusat saat ini di 2020 ke bawah, dana alokasi umum (DAU) itu betul-betul bersifat umum, diberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur,” ujar Kasman.
Dimulai 2023, tambahnya, DAU itu sebagian sudah diatur oleh pemerintah pusat penggunaannya, selebihnya diwenangkan kepada pemerintah daerah.
“Contoh di 2023 yang akan datang, DAU kita sebanyak Rp503 milyar dan yang sudah diatur penggunaannya kurang lebih Rp170 milyar dengan rincian bidang pendidikan Rp71 milyar, bidang kesehatan Rp58 milyar, gaji PPPK dan kelurahan, dan selebihnya Rp331 milyar itu hanya cukup membayarkan gaji ASN dan alokasi dana desa. Itu pun sebenarnya jika dihitung-hitung tidak cukup,” kata Kasman.
Ia menyampaikan, tumpuan utama saat ini adalah transfer, pertama DAU. Kalau bicara PAD, selama ini jika diukur dari kemandirian, maksimal Majene hanya 10 persen dari total APBD.
“Jika ini yang tidak terealisasi, itulah rata-rata yang menyebabkan kita defisit. Perencanaan kita di APBD 2022, target PAD kita di angka Rp136 milyar. Sementara realisasi hanya diangka Rp80 milyar, atau jika dipersentase hanya 60 persen lebih,” sebut Kasman.
Ia menjelaskan, 40 persen yang tidak masuk inilah yang menyebabkan sebenarnya sejumlah kegiatan yang dibiayai dari PAD tidak bisa diproses pembayarannya karena uangnya tidak masuk.
“Uang habis di kasda karena kami sudah bayarkan semua sesuai dengan uang yang masuk, sesuai permintaan OPD.
Jika ada yang belum terbayarkan itu karena uang tidak cukup, mengingat realisasi pendapatan kita tidak mencapai 100 persen, baik itu dari PAD, Dana Bagi Hasil (DBH) dari provinsi tidak masuk 1 bulan, begitu juga dana dari pusat,” ucap Kasman.
Meski demikian, ini adalah komitmen Pemkab Majene untuk ke depannya. Hal-hal yang belum bisa diselesaikan di tahun 2022 akan diselesaikan di tahun 2023 secara bertahap.
“Karena tentu dengan kapasitas keuangan kita terbatas tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini sekaligus. Mudah-mudahan agar kedepannya tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini, mau tidak mau kita harus mendorong PAD kita meningkat karena PAD kita hanya sekitar 10 persen dari APBD, memang itu sangat terbatas,” tutur Kasman.
Sekretaris Daerah Majene Ardiansyah meminta agar para OPD dapat lebih bijaksana dalam mengelola keuangan untuk bisa menyesuaikan belanja dan pendapatan.
“Bagi OPD yang melakukan belanja harus lebih bijaksana serta cermat dan OPD yang mengupayakan pendapatan kita harus lebih bekerja maksimal supaya nanti di akhir tahun, yang ditargetkan pendapatan dengan belanja seimbang,” beber Ardiansyah, Selasa (3/1).
Ia pun mengimbau kepada OPD yang berjuang melakukan pendapatan, agar lebih bisa melakukan inovasi untuk memaksimalkan pendapatan, baik melalui intensifikasi pendapatan maupun ekstensifikasi pendapatan.
“Memang harus ada inovasi-inovasi tata cara kita menagih, tata cara kita inventarisir potensi-potensi lebih banyak lagi, dan melakukan pendekatan pada rumah-rumah makan dan objek pajak lainnya,” tutup Ardiansyah. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
