Ketua DPRD Majene, Salmawati Djammado, SE.
Majene, mandarnews.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk mengoperasionalkan kembali bus sekolah gratis.
Ketua DPRD Majene, Salmawati SE mengatakan, seluruh siswa di semua tingkatan sekolah kini telah aktif kembali mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM), sehingga mereka yang lokasi rumahnya berada jauh dari sekolah membutuhkan transportasi untuk menpercepat waktu ke sekolah.
“Kami harap Pemkab Majene mengembalikan fungsi bus sekolah gratis sesuai tujuan pemerintah untuk menunjang aktivitas para pelajar yang sulit mendapatkan akses transportasi ke sekolah maupun sebaliknya,” kata Ketua DPRD Majene, Rabu (23/2/22).
Penutupan sekolah di masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga 2021 menjadikan sejumlah bus sekolah ikut terparkir di rumah jabatan (Rujab) Bupati Majene dan di Kantor Kecamatan.
Ketua DPRD ini menyampaikan, saat ini pembelajaran tatap muka sudah mulai diaktifkan kembali sejak beberapa bulan yang lalu sehingga tidak ada alasan bagi Pemkab Majene untuk tidak mengoprasionalkan bus tersebut.
Salmawati menyebut alasan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene yang belum mengoperasikan bus karena harus melakukan proses pemeriksaan fisik, kelayakan dan kenyamanan Bus dan branding dengan UMR (Unggul, Mandiri dan Religius) sebagai visi misi Bupati dan Wakil Bupati Majene, serta melaunching ulang sangat tidak masuk akal.
Alasannya, pengadaan bus tersebut telah dilakukan sejak tahun 2019 dan sudah dilaunching Fahmi Massiara selaku Bupati Majene periode 2016-2021.
Menurut Salmawati, banyak keluhan masyarakat, khususnya di kawasan Kota Majene yang sulit mendapatkan akses transportasi memadai bagi anak sekolah, mengingat jarak dari wilayah mereka ke sekolah cukup jauh.
Ia pun menambahkan, agar Pemkab Majene mempertimbangkan minimnya penghasilan orang tua siswa di masa sulit ini. Sebagian mengeluhkan tidak aktifnya bus sekolah gratis yang dinilai dapat menekan biaya pengeluaran rumah tangga tiap hari.
“Kan kasihan juga siswa jika harus berjalan kaki cukup jauh saat menuju dan pulang sekolah,” tegasnya.
Ketua DPC PPP Kabupaten Majene ini berharap, Pemkab cepat menanggapi keluhan tersebut, agar tidak berdampak pada anak putus sekolah, karena tidak adanya layanan transportasi publik yang memadai.
Ia menyebut, proses branding terhadap bus sekolah dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Majene akan membutuhkan waktu lama, padahal proses penbelajaran terus berjalan tiap hari.
Apalagi bus sekolah itu merupakan produk pengadaan periode kepemimpinan pemerintah daerah sebelumnya, sehingga ada baiknya menghargai jasa pemimpin sebelumnya, mulai dari M. Darwis, Kalma Katta, sera Fahmi Massiara.
(Mutawakkir Saputra)
