Ketua DPRD Sulbar, Amelia Putri Aras
Mamuju, mandarnewscom – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat (Sulbar), Amelia Putri Aras meminta keseriusan eksekutif, dalam hal ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulbar dalam agenda legislasi berupa Evaluasi Pertanggungjawaban Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pokok 2018 yang sampai saat ini belum selesai dibahas.
Menurutnya, pembahasan yang seharusnya diselesaikan hari ini terkendala dikarenakan beberapa pihak eksekutif tidak hadir dalam paripurna tersebut.
“Ini sudah lewat, seharusnya dibahas dan diselesaikan hari ini agar kedepan kita sama-sama menyelesaikan agenda dengan tepat,” kata legislator perempuan itu di depan awak media di kantor DPRD Sulbar, Senin (5/8/2019).
Amelia meminta, eksekutif serius dalam pembahasan dan evaluasi Ranperda APBD 2018 mengingat pengesahan harus segera dilakukan untuk pembahasan APBD perubahan 2019.
“Kami (di DPRD Sulbar) mau sahkan dulu Ranperda Pertanggungjawaban baru masuk APBD Perubahan,” tukas Amelia.
Ia menjelaskan, Rapat Evaluasi Pertanggungjawaban Ranperda 2018 terpaksa ditunda karena pihak eksekutif dirasa tak mencukupi dalam menghadiri rapat dengan pihak legislatif.
“Tadi terpaksa kita menunda pengesahkan dikarenakan hanya di hadiri satu-dua orang pihak eksekutif. Kita meminta teman-teman eksekutif serius dalam pembahasan rapat-rapat banggar karna kami juga banyak agenda yang harus dikejar,” tutur Amelia.
Sementara itu, Ranperda Nomor 3 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak menjadi target utama untuk diselesaikan sebelum berakhirnya masa jabatan legistlatif pada periode 2014/2019 September nanti.
Reporter : Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
