Sekda Polewali Mandar, Nursaid (dua dari kiri) menerima massa aksi di teras Kantor Bupati.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual melayangkan tuntutan agar Ketua Dewan Pendidikan Polewali Mandar dicopot imbas pernyataannya perihal kasus dugaan kekerasan seksual yang menimpa empat anak di Kecamatan Binuang yang dianggap tidak berpihak pada korban.
Tuntutan tersebut disuarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual dalam aksi unjuk rasa yang digelar di depan Kantor Bupati Polewali Mandar, usai aksi serupa di Markas Kepolisian Resor (Mapolres) Polewali Mandar, Selasa (16/9/2025).
Dalam aksi itu, Jenderal Lapangan, Raka, membacakan tiga tuntutan yang dibawa. Pertama, mendesak Kepala Polres Polewali Mandar segera menuntaskan kasus dengan profesional, transparan, dan berpihak penuh pada korban. Kedua, mengusut kebocoran hasil visum ke masyarakat serta tindak tegas setiap oknum yang terlibat.
“Ketiga, mendesak Bupati Polewali Mandar segera meninjau kembali Ketua Dewan Pendidikan karena dinilai melukai rasa keadilan,” kata Raka.
Ketika menerima massa aksi, Sekretaris Daerah (Sekda) Polewali Mandar, Nursaid, menyampaikan bahwa tuntutan yang dibawa akan dikoordinasikan ke Bupati dan mempertimbangkan hal ini secara objektif.
“Bagaimana pun harus ada regulasi yang harus diikuti. Tidak mungkin saya sebagai Sekda bilang A lantas jadi A, harus ada regulasi,” beber Nursaid.
Dirinya turut menegaskan posisinya yang berdiri bersama massa dalam permasalahan ini serta ketidaksukaannya dengan kekerasan seksual.
“Jika masalah ini tidak diselesaikan, akan melebar ke mana-mana. Kami tidak ingin hal itu terjadi,” ujar Nursaid.
Terkait oknum kepala dusun yang diduga menjadi pelaku, Nursaid mengaku akan berkomunikasi dengan Camat Binuang dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Polewali Mandar untuk membicarakan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam situasi ini. (ilm)
