Pada kesempatan itu, Safaruddin juga menyinggung terkait program internet masuk desa yang akan terus digalakkan.
“Pada tahun 2019, sebanyak 32 desa telah terkoneksi jaringan internet dan di tahun 2020 bertambah sebanyak 20 desa. Hal itu akan terus ditingkatkan tentunya dengan menyesuaikan kondisi anggaran yang ada. Kita berharap kepada Dinas Kominfo di kabupaten kiranya tidak main-main dengan hal itu, karena kita punya target untuk mendapat penghargaan yang layak,” imbau Safaruddin.
Melalui pertemuan itu, Safaruddin mengungkapkan, dirinya bersama Wakil Gubernur Sulbar berencana ke Jakarta menemui Menteri Kominfo untuk menyampaikan berbagai persoalan, sekaligus mengundangnya ke Sulbar.
“Rencananya saya dan Ibu Wakil Gubernur akan ke Jakarta, kita akan menghadap ke Menteri Kominfo dan berusaha mendatangkan beliau. Banyak hal yang bisa kita kemukakan kepada Menteri sehingga tujuan kita mewujudkan Sulbar menjadi provinsi digital tercapai,” kata Safaruddin.
Terkait kesiapan pihaknya menjadi wali data dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Safaruddin menegaskan siap mewujudkan hal itu sehingga tercipta pelayanan satu pintu dan tertib informasi di masing-masing instansi.
“Datanya disediakan langsung oleh instansi terkait dan hanya boleh dipublikasi oleh Dinas Kominfo selaku wali data yang berwenang,” sebut Safaruddin.
Sementara itu, mengenai radio yang ada di setiap kabupaten, Safaruddin mengimbau agar dapat segera ditertibkan.
“Saya harap kepada Dinas Kominfo kabupaten se-Sulbar dapat melakukan pendataan peredaran radio-radio yang telah marak di daerah kita sehingga dapat mengetahui lebih dalam potensi kita di bidang komunikasi,” tutur Safaruddin.
Ia menambahkan, terdapat 13 permasalahan pembangunan daerah yang perlu juga menjadi perhatian bersama, yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih di bawah rata-rata, yaitu 65,10 persen, angka kriminalitas 16,01 persen, belum optimalnya kualitas Reformasi Birokrasi (RB) yang masih berada dalam kategori CC, masih rendahnya kondisi mantap jalan provinsi dengan persentase 35,33, elektrifikasi yang masih perlu ditingkatkan dengan persentase 83,88, masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 90,12 persen, masih adanya desa tertinggal mencapai 30 persen, kualitas lingkungan hidup yang masih rendah 67,79 persen, lambatnya pertumbuhan ekonomi 5,66 persen, masih tingginya angka kemiskinan dengan persentase 10,95 persen, ketimpangan pendapatan yang masih perlu diturunkan sebesar 0,365 persen, tingkat pengangguran terbuka 3,18 persen, serta masih rendahnya daya saing daerah sebesar 31 persen.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
