RDP Komisi II DPRD bersama Bapenda, Senin (6/6) di ruang sidang DPRD Majene.
Majene, mandarnews.com – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) terkait realisasi fisik dan keuangan tahun 2021.
Komisi II DPRD Majene melakukan RDP bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk hari ini (Senin, 6/6) dengan waktu yang berbeda.
Rapat kali ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II DPRD Majene Hasriadi serta dihadiri Wakil Ketua Rahman, Sekretaris Husail, serta anggota lainnya Muh. Safaat dan Arwin B.
Sementara dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene dihadiri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Mukhlis, Inspektorat, serta para pimpinan OPD dan staf lainnya.
Saat dikonfirmasi Hasriadi mengatakan, pihaknya sedang menggali realisasi untuk 2021 karena tidak lama lagi pertanggungjawaban keuangan 2021 akan masuk ke DPRD.
“Kami sudah menunggu laporan pertanggungjawaban realisasi 2021 dari pemerintah daerah. Apalagi ini sudah enam bulan berjalan,” ujar Hasriadi di sela waktu RDP di ruang sidang DPRD Majene, Senin (6/6/2022).
Hasriadi menambahkan, pelaksanaan RDP akan rutin dilakukan untuk semua OPD dan semuanya sudah terjadwal.
“Kami akan rolling semua OPD. Mudah-mudahan minggu ini sudah selesai semua dan bagi OPD yang tertunda pertemuannya dapat kita jadwalkan ulang untuk minggu depan,” kata Hasriadi.
Ia pun berharap, setelah pelaksanaan ini, ada perbaikan sistem.
“Karena kita mau agar Kabupaten Majene dapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara terus-menerus.
Jadi, yang kita sedang pantau arus kas. Apakah sudah sesuai atau belum,” ungkap Hasriadi.
Lebih jauh ia menjelaskan, pihaknya juga fokus pada sumber dana karena menurut penjelasan umum dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Majene saat ini rata-rata di bawah 50 persen.
“Dari sekian OPD yang kita lakukan pertemuan rata-rata program fisik dan keuangan 100 persen sehingga kami semakin penasaran, kenapa bisa semua 100 persen di saat APBD kita tidak tercapai. Kan kalau PAD tidak tercapai maka biasanya akan mengganggu belanja, tapi kita heran kenapa belanja aman. Kita juga mau tahu nanti, adakah program kegiatan yang dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah, itu yang akan kita cari tahu,” ujar Hasriadi.
Dalam pelaksanaan RDP dengan Badan Pendapatan Daerah, Komisi II menunda pertemuan. Hal ini dilakukan karena kepala bidang yang membidangi beberapa bidang di Bapenda tidak hadir sehingga Komisi II meminta kepada Bapenda untuk melengkapi orang-orangnya untuk hadir serta data-data yang akan diperlukan untuk jalannya rapat.
Hal ini pun membuat Komisi II belum bisa memberikan catatan atau poin penting kepada Bapenda karena RDP ditunda hingga waktu yang belum ditentukan.
Sementara terkait RDP Komisi II bersama Dinas Penanaman Modal dan PTSP juga berjalan cukup lama karena bendahara dari dinas tersebut harus ditunggu.
(Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
