![](https://i0.wp.com/mandarnews.com/wp-content/uploads/2023/07/MEI-2c-Halim.jpg?fit=465%2C243&ssl=1)
Rapat evaluasi Komisi II DPRD Sulbar dan Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar.
Mamuju, mandarnews.com — Komisi II DPRD Sulawesi Barat (Sulbar) melakukan rapat dengan Badan Pengelolah Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulbar, di Ruang Komisi II DPRD Sulbar, Kamis, (11/5/23).
Rapat ini dimpimpin oleh Ketua, Sudirman, dan Wakil Ketua Komisi II, Abdul Rahim. Rapat ini membahasa realisasi BPKPD Sulbar triwulan pertama dan kedua tahun anggaran 2023.
Kepala BPKPD Sulbar, Amujib, didampingi sekretaris Badan, dan sejumlah kepala bidang hadir dalam rapat ini.
Berdasarkan paparan Amujid, saat ini OPD telah melakukan belanja rutin dan belanja modal diangka 32,40 persen, hal itu lebih masih kurang dari target sebelumnya diangka 40, 49 persen.
Meski begitu angka diatas kata Amujid, merupakan kini naik menjadi 42,73 persen setelah adanya refokusing anggaran ke stunting.
“Pagu pokok kami di keuangan, khusus untuk belanja barang dan jasa mengalami pengurangan sebesar Rp 1,7 miliar. Kemudian belanja modal belanja bagi hasil Rp 332,7 juta. Dari perencanaan, target kita sebelumnya sebesar 40,49 persen, setelah refokusing kita masih optimistis berada diangka 42,73 persen. Dalam perjalanannya saat ini kami baru mencapai 32, 40 persen,” terang Amujid.
Menanggapai itu, Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim menyatakan, rapat evaluasi ini sifatnya sangat urgen.
Hal itu lantaran menurut politisi Nasdem itu, diperiode sebelumnya kebololan realisaasi anggran yang berada di triwulan pertama dan kedua. Hal itu menurutnya jadi batu sandungan diakhir tahun terutama di OPD yang kejar realisasi.
“Di periode 2019 hingga 2023 ini, kita selalu dihadapkan dengan persoalan yang sulit kita urai, yakni soal serapan anggaran yang selalu berada di titik minimum dari triwulan pertama dan triwulan kedua, selalu ada dikisaran yang rendah. Akibatnya tiba di penghujung tahun barulah semua OPD berpacu mengejar serapan anggaran yang banyak tertinggal,” tutur rahim.
Berdasarkan acuan itu, kata Rahim, OPD yang kejar realisasi diakhir tahun jadi tidak efektif dan hanya seremonial dan tidak tepat sasaran.
“Akibatnya apa?, yang kita capai hanyalah kuantitatif memang seratus persen, tapi bagaimana capaian kualitatif nya, itu yang menurut saya menjadi mission infossible karena semua berorientasi bagaimana agar semua serapan anggaran nya terpenuhi seratus persen bahwa itu akan memberikan impek,” sambungnya.