Koordinator Daerah BEM Nusantara Sulbar, Muhammad Algifari.
Mamasa, mandarnews.com – Koordinator Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Sulawesi Barat (Sulbar ( Muhammad Algifari angkat bicara terkait penutupan sementara Sekolah Dasar Negeri (SDN) 002 Aralle Kabupaten Mamasa sebagai dampak nota dinas, nota tugas, dan surat keputusan (SK) definitif yang dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Mamasa.
Muhammad Algifari menyampaikan, kepemimpinan adalah kunci dalam memastikan kelancaran dan stabilitas dunia pendidikan.
“Namun, apa jadinya jika orang yang diberi tanggung jawab justru mengeluarkan kebijakan yang merugikan banyak pihak? Hal inilah yang terjadi baru-baru ini, ketika Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamasa ini mengeluarkan nota dinas, nota tugas, dan SK definitif dalam waktu yang bersamaan. Akibat keputusan yang tidak profesional ini, sekolah terpaksa diliburkan karena ketidakjelasan kepemimpinan di tingkat sekolah,” ujar Algifari, Sabtu (26/10).
Menurut Algifari, sikap tidak bertanggungjawab ini bukan hanya mencoreng citra pendidikan di Mamasa, tetapi juga merugikan para siswa yang kehilangan waktu belajar berharga.
“Alih-alih mengedepankan kepentingan siswa dan guru, Kepala Dinas justru mengesampingkan kepentingan mereka dan menciptakan ketidakpastian yang mengganggu jalannya pendidikan. Seorang kepala dinas yang baik, seharusnya mampu melihat dampak dari setiap keputusan yang diambil, terutama dalam hal yang sangat vital seperti pengangkatan kepala sekolah. Keputusan sembrono seperti ini hanya menunjukkan bahwa Kepala Dinas tidak memiliki kapabilitas yang cukup untuk memimpin, dan hal ini tidak boleh dibiarkan terus terjadi. Jika pendidikan anak-anak adalah prioritas, maka Kepala Dinas ini harus dicopot dari jabatannya,” jelas Algifari.
Ia menyampaikan, pengambilan keputusan yang tidak terencana dan terkoordinasi dengan baik hanya akan menimbulkan masalah di tingkat sekolah, dan akhirnya, siswa yang paling dirugikan.
Sudah seharusnya pemerintah daerah segera mengambil tindakan tegas demi memperbaiki kekacauan ini dan mengembalikan stabilitas di dunia pendidikan.
“Saya menduga, di balik pengambilan keputusan yang tidak jelas ini, terselubung kepentingan pribadi. Maka sekiranya meminta kepada Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Mamasa untuk mundur dari jabatannya atau kami copot paksa untuk mundur dari jabatannya,” tutup Algifari. (Ptr/rls)
