EDP oleh KPID Sulbar
Mamuju, mandarnews.com– Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulawesi Barat (Sulbar) menghelat rapat Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) Radio Banua Malaqbi (RBM FM) sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan Izin Penyelanggara Penyiaran (IPP) di Aula Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (27/6/2019).
EDP ini dihadiri oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris, dan Ketua KPID Sulbar, April Azhari Hardi.
LPS PT. Radio Batara (IPP Tetap), LPS PT. Radio Bambamanurung (Tetap), LPS PT. Radio Mario Citra Mandiri (Tetap), LPB PT. Mandar Media (IPP Prinsip), LPB PT. Mandatr Visual Mandiri (Prinsip), dan LPB PT. Sologang Optik Vision (Prinsip) adalah lembaga penyiaran yang menerima IPP dalam kesempatan tersebut.
Ketua KPID Sulbar, April Azhari Hardi menyampaikan, sejak dilantik per tanggal 1 Maret 2019, ini adalah EDP pertama KPID Sulbar.
“Harapan kami, lembaga penyiaran yang belum berijin atau ingin perpanjangan ijin segera menghubungi komisioner,” kata Azhari.
Ia menjelaskan, untuk program dan sosialisasi ke kabupaten di Sulbar akan dilaksanakan setelah anggaran pokok hibah tercairkan.
“Untuk itu, besar harapan kami dana hibah segera dicairkan oleh pemerintah agar program kerja kami berjalan maksimal,” ucap Azhari.
Dalam sambutannya, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris mengapresiasi seluruh Komisioner KPID Sulbar atas kerja cepat mereka meski belum setahun dilantik
“Dengan diberikannya IPP kepada enam lembaga penyiaran harus bisa menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang ada di masyarakat, karena informasi yang terus muncul kapan saja dan dimana saja bisa membentuk opini,” tutur Idris.
Menurutnya, peran penting media informasi sangat pesat. Olehnya itu, ia berharap agar penyampaian informasi dapat aktual, faktual dan edukatif, karena infomasi itu membentuk watak, bahkan opini publik terbentuk begitu mudahnya arena infomasi yang diterimanya tidak dikelola dengan baik.
“Inilah pentingnya literasi publik, literasi sosial, bahkan literasi demokrasi sekarang ini harusnya sudah dibangun juga,” tukas Idris.
Semakin pandai kita berdemokrasi, lanjutnya, tetapi kepandaian demokrasi kalau tidak diimbangi dengan literasi demokrasi sendiri itu agak sulit. Literasi demokrasi harus bisa dibangun oleh lembaga-lembaga yang memang bertugas menyampaikan informasi publik. (Sugiarto)
Editor: Ilma Amelia
