Suasana Rakor KPU Mamasa bersama jajaran PPK
MAMASA, mandarnews.com – Demi membangun pemahaman bersama dalam menghadapi Pemilu 2019, KPU Mamasa bersama Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor).
Divisi Hukum KPU Mamasa, Sumarlin saat Rakor di tenda KPU Mamasa, Senin (7/1) menyatakan, rakor yang dilakukan guna membangun pemahaman bersama dan bagaimana mengantisipasi hal-hal yang rasaj menjadi suatu masalah.
Kata Sumarlin, jumlah PPK telah kembali menjadi lima personil maka sangat diharapkan saling mendukung dalam setiap tugas dan tidak saling berharap. Lanjutnya, tentu jika ada potensi-potensi masalah jangan sungkan-sungkan untuk disampaikan ke Komisioner agar ada langkah awal untuk mengantisipasi terjadinya masalah.
“Kerja-kerja penyelenggara adalah kolektif kolegial sehingga jangan saling bergantung dan tetap bekerjasama,” ujarnya.
Dalam sesi diskusi, Jakbar -salah seorang anggota PPK Aralle- mengungkapkan, yang menjadi potensi masalah adalah adalah proses pendistribusian logistik. Jakbar mempertanyakan teknis pendistribusian logistik ke Desa Pamoseang Pangga dan Baruru yang harus dibawa dengan kuda, apakah boleh dibuatkan pelindung khusus agar tidak dimasuki air dan saat diikat tidak mengalami kerusakan.
Jakbar juga mempertanyakan, apakah anggaran distribusi logistik dapat ditambah sebab banyak PPS yang mengeluhkan hal tersebut.
Merespon hal itu Kasubag Umum, Imanuel menerangkan. masalah dana distribusi logistik minim, pihaknya juga telah mengusulkan dengan berbagai pertimbangan agar ada penambahan namun dana yang disetujui terbatas. Kendala tersebut lantaran tidak ada data pasti antara jarak TPS di tiap kecamatan karena itu ke depan penting menjadi perhatian bersama.
Sedangkan Divisi Teknis KPU Mamasa, Marthen Buntupasau menyatakan, segala bentuk potensi masalah yang akan dihadapi tentu akan lebih mudah jika PKPU tentang Pemungutan dan Perhitungan Suara telah ada namun informasi terakhir dari KPU RI sebab PKPU tersebut masih diuji publik.
Lanjutnya, soal adanya anggapan bahwa penyelenggara tidak netral karena secara kebetulan ditemukan foto dengan salah-satu Caleg tentu tidak dapat semerta-merta menjadi acuan jangan sampai hanya kebetulan sehingga perlu dijejaki terlebih dahulu.
Ia juga menerangkan, soal pemasangan APK itu telah ada zona tertentu yang yang ditetapkan sehingga jika ada di kediaman penyelenggara baiknya tidak dibiarkan demi menjaga netralitas penyelenggara kendati dalam hati telah ada yang ditentukan.
Tentang pendistribusian logistik kata Marthen, Pihak kepolisian telah memiliki SOP tersendiri.
Adapun kertas suara untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan Calon Presiden dan Wakil Presiden total kertas suara 5 lembar.(Hapri Nelpan)
