Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (Purn) Moeldoko didampingi Deputi II KSP, Abetnego Tarigan menerima kedatangan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (29/11/2023).
Jakarta – Kantor Staf Presiden berhasil mengawal pemberian hibah alat kesehatan (alkes) untuk rumah sakit TNI/Polri. Hibah alkes dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tersebut berupa alat-alat kesehatan untuk diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit kanker, jantung, stroke, dan uronefrologi atau ginjal (KJSU).
“Hibah alkes akan diberikan pada akhir tahun ini,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko usai bertemu Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, di gedung Bina Graha Jakarta, Rabu (29/11).
Sebagai informasi, Kantor Staf Presiden sebelumnya telah mengkoordinasikan pemberian hibah alkes dari Kementerian Kesehatan ke rumah sakit TNI/Polri. Kantor Staf Presiden melalui Kedeputian II bidang Pembangunan Manusia secara intens telah melakukan lebih dari sepuluh kali rapat koordinasi dengan Ditjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan Pusat Kesehatan TNI/Polri untuk pemetaan pendistribusian alkes di rumah sakit TNI/Polri.
Moeldoko memastikan hibah alkes KJSU tersebut akan meningkatkan pelayanan kesehatan di rumah sakit-rumah sakit TNI/Polri. Selama ini, jelas dia, rumah sakit TNI/Polri tidak hanya melayani prajurit atau anggota dan keluarga TNI/Polri. “Tapi juga melayani masyarakat umum secara luas,” tegas dia.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, menyampaikan pemberian hibah alkes merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada rumah sakit TNI/Polri dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Terlebih, pada masa Covid-19 rumah sakit TNI/Polri berkontribusi besar dalam penanganan pandemi. “Terutama di kawasan yang tidak ada rumah sakit pemerintah,” ujar Budi.
Lebih lanjut, Budi meminta rumah sakit TNI/Polri mempersiapkan diri menjadi tempat pembelajaran untuk pendidikan dokter spesialis. “Sebab pendidikan dokter spesialis kini menerapkan sistem hospital base,” sambungnya.
Pada pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, juga menyepakati peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat Papua. Yakni dengan membangun rumah sakit vertikal baru atau penguatan rumah sakit yang sudah ada.
Jika opsi yang dipilih adalah membangun rumah sakit vertikal baru, maka lokasi pembangunan harus memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan tenaga kesehatan yang bertugas. Salah satu lokasi yang paling memungkinkan, yakni di kompleks markas TNI/Polri. Namun jika pilihannya memperkuat rumah sakit yang sudah ada, Kementerian Kesehatan akan mempertimbangkan keberadaan rumah sakit TNI/Polri.
“Rumah sakitnya sudah ada tinggal kita (Kemenkes) meningkatkan pembangunan infrastruktur fisik dan penambahan alkesnya,” ucap Budi. (Rizaldy/KSP)
