Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan dalam Reforma Agraria Summit (RA Summit) di Bali, Sabtu (15/6).
Bali – Konsisten melaksanakan pengawalan program strategis nasional, Kantor Staf Presiden turut hadir dalam Reforma Agraria Summit (RA Summit) yang diselenggarakan Kementerian ATR/BPN di Bali pada 14-15 Juni 2024.
Deputi II KSP Abetnego Tarigan mewakili Kepala Staf Kepresidenan, mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan RA Summit 2024. Ia mengatakan, KSP secara aktif terlibat dalam penguatan kebijakan Reforma Agraria Nomor 62 Tahun 2023 melalui serangkaian rapat koordinasi serta pantauan Sismonev, penyelesaian konflik Reforma Agraria melalui sinkronisasi aduan yang ada di istana hingga orkestrasi pemberdayaan masyarakat.
“Selama tahun 2014-2024, KSP turut melakukan pengawalan yang komprehensif dalam mendukung percepatan pelaksanaan reforma agraria,” ujar Abetnego di Bali, Sabtu (15/6).
Adapun pelaksanaan RA Summit 2024 merupakan bentuk pengawalan keberlanjutan Program Strategis Nasional (PSN) RA dalam Perpres Nomor 62 Tahun 2023. Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa secara khusus RA Summit 2024 sebagai momentum evaluasi dan refleksi pencapaian Reforma Agraria selama periode 2014 sampai dengan 2024.
Acara tersebut juga bertujuan dapat menjawab tantangan dan peluang untuk keberlanjutan Reforma Agraria di masa depan. Selain itu, salah satu target pembahasan RA Summit juga terkait evaluasi pelaksanaan Deklarasi Karimun 2023 yang telah disepakati oleh 9 kementerian pada GTRA Summit Karimun 2023.
Dalam konteks penanganan konflik reforma agraria, Abetnego mengatakan, pada tahun 2023, KSP telah menyerahkan total 1.385 kasus/aduan permasalahan agraria yang melibatkan Kementerian BUMN dan Kementerian LHK serta beberapa pihak lainnya ke Kementerian ATR/BPN untuk ditindaklanjuti. Saat ini, KSP juga secara aktif melakukan pengawalan terhadap penyelesaian permasalahan aset lahan BUMN, terutama yang termasuk dalam program strategis nasional seperti Bali Maritim Tourism Hub (BMTH).
“Kasus-kasus yang diserahkan merupakan kasus yang diterima KSP dari aduan dan audiensi sejak tahun 2014 hinggal Mei 2023,” tegas Abetnego.
Pada tahun 2023, pemberdayaan dikembangkan pada masyarakat penerima SK Perhutanan Sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara dan Kabupaten Samosir. Dimana dalam integrasi pemberdayaan ini, 9 BUMN turut terlibat memberikan 78 program pemberdayaan bersama 4 Kementerian terkait lainnya.
Sinergi dan kolaborasi KSP dan Kementerian ATR/BPN juga dapat terlihat dari keberhasilan capaian kegiatan pendaftaran tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), yang hingga akhir Mei 2024 telah terdaftar sebanyak 113,3 juta bidang tanah. Dari jumlah tersebut, 91,7 juta bidang tanah diantaranya telah bersertifikat atau setara dengan 94,4% dari total target capaian 120 juta bidang tanah di tahun 2024.
Selain itu keberhasilan capaian lainnya juga dapat dilihat dari keberhasilan capaian penataan aset reforma agraria melalui legalisasi aset dan redistribusi tanah. Dari laporan Menteri ATR/BPN, secara keseluruhan, program penataan aset tanah telah melampaui target yaitu 12,5 juta hektar dari target 9 juta hektar pada RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014 – 2024, arau sekitar 138%.
Terhadap capaian ini, tambah Abetnego, KSP memberikan apresiasi penuh kepada Menteri ATR/BPN dan seluruh jajaran Kementerian. “KSP siap mendukung dan melakukan kolaborasi terhadap akselerasi pelaksanaan reforma agraria, terutama untuk memastikan keberlanjutan reforma agraria dalam program pembangunan nasional di pemerintahan berikutnya,” tutupnya. (Rizaldy/KSP)
