Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Abetnego Tarigan, menghadiri kegiatan Halaqoh RAPS dalam rangka memperingati Hari Lahir Nadhlatul Ulama (NU) ke 96 di Jakabaring Sport City, Palembang, Sumatera Selatan, Jumat (4/3).
Jakarta – Pemerintah tengah berupaya membangun sinergi bersama Nahdlatul Ulama (NU) untuk percepatan program Reformasi Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
“Ujung dari program RAPS adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepastian hukum yang didapatkan dibutuhkan masyarakat untuk mengakses bantuan modal, bibit, dan seterusnya. Komunitas NU yang masif diharapkan bisa turut terlibat dalam membantu pemilihan skema yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” kata Abetnego Tarigan selaku Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Sabtu (5/3).
Kantor Staf Presiden (KSP) menyampaikan bahwa komitmen Presiden terhadap RAPS adalah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola lahan dan sumberdaya alam berbasis masyarakat.
Di tahun 2022 ini salah satu fokus KSP adalah mendorong pemberdayaan di 16 lokasi major project reforma agraria dan 11 lokasi rencana pengembangan area terpadu perhutanan sosial. Oleh karena itu, dengan adanya kolaborasi antar sektor dan pelibatan organisasi yang begitu dekat dengan masyarakat seperti NU, pemberdayaan di lokasi-lokasi konflik agraria dapat “dikeroyok” bersama.
