Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta.
Maluku – Kantor Staf Presiden (KSP) memastikan pembangunan Bendungan Way Apu, di Kab. Buru, Maluku, yang ditargetkan selesai pada Agustus 2023 akan selesai tepat waktu. Tidak hanya Bendungan Way Apu, KSP juga mendorong penyelesaian cepat atas pembangunan ruas jalan lintas Namrole – Leksula.
Hal ini disampaikan oleh Deputi I Bidang Infrastruktur, Energi dan Investasi KSP Febry Calvin Tetelepta dalam rapat koordinasi dengan sejumlah Kementerian/Lembaga terkait di Ambon, Senin (20/12).
“KSP meminta Ditjen Bina Marga dalam hal ini BPJN Maluku dan dibantu oleh seluruh peserta rapat untuk segera menyusun kerangka waktu, sehingga rencana relokasi dan penyelesaiannya dapat sesuai target”, tegas Febry.
Rapat koordinasi kali ini juga membahas tentang dampak penggenangan Bendungan yang beririsan dengan jalan nasional, tiga jembatan, dan transmisi listrik PLN.
Selain itu, guna mendukung konektivitas dengan daerah sekitar bendungan, maka infrastruktur jalan pendukung yang menghubungkan Kabupaten Buru dan Kabupaten Buru Selatan juga harus dipastikan tersedia dengan cepat. Ruas jalan tersebut adalah Namrole – Leksula yang terbentang sepanjang 34 km.
KSP pun terus mengawal transparansi anggaran dari proyek besar di Maluku ini dan memastikan sumber anggarannya.
Demi mendukung percepatan pembangunan, Kementerian/Lembaga dan pihak terkait sepakat untuk menargetkan proses pembebasan lahan di kawasan pembangunan bendungan dan ruas jalan ditargetkan tuntas pada April 2022. Sedangkan untuk trase jalan yang meliputi survey dan DED, ditargetkan rampung pada Maret 2022.
Harapannya, pada bulan Juli tahun yang sama, konstruksi proyek nasional strategis senilai Rp 2,33 triliun dapat segera dimulai.
KSP yang berfungsi untuk mengawal jalannya program prioritas nasional juga mendorong komunikasi dan koordinasi yang intensif dari pihak Direktorat Jenderal Sumber Daya Air melalui Balai Wilayah Sungai Maluku selaku penanggung jawab pelaksana proyek.
“Titik krusial pada pembangunan proyek pembangunan ini ada di pembebasan lahan, karena berada di wilayah adat dua marga. Kita berharap tim Balai Wilayah Sungai Maluku dapat membangun komunikasi yang efektif sehingga target pembebasan April 2022 dapat tercapai atau bahkan dapat dipercepat”, terang Febri yang juga putra asli Maluku.
Sebagai informasi, Pemerintah telah melakukan perencanaan pembangunan proyek ini sejak tahun 2014 dan dilanjutkan dengan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) pada 2015 hingga penyempurnaan desain sampai akhir 2017. Konstruksi yang seharusnya dilakukan sekitar 2018 harus tertunda hingga 2021 karena proses pembebasan lahan seluas 581 hektare.
Febry pun menambahkan bahwa proyek pembangunan ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (KSP)
