Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani
Jakarta – Deputi V Kepala Staf Kepresidenan Jaleswari Pramodhawardani menekankan pentingnya aksi pencegahan korupsi harus lebih berdampak, mudah dipahami masyarakat, dan terasa kuat kebaruannya. Jaleswari menyampaikan ini, terkait peluncuran Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2023-2024, di Jakarta, Selasa (20/12).
“Presiden telah menginstruksikan bahwa aksi pencegahan korupsi ke depan harus terasa aksinya dan tidak seremonial,” tegas Jaleswari.
Sebagai informasi, Tim Nasional Pencegahan Korupsi resmi meluncurkan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi 2023-2024. Peluncuran ini dilakukan menyusul berakhirnya pelaksanaan Aksi Pencegahan Korupsi 2021-2022.
Sesuai mandat Peraturan Presiden No 54/2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), bahwa aksi pencegahan korupsi disusun setiap dua tahun sekali oleh Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK).
Timnas PK sendiri dikoordinasi oleh oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kantor Staf Presiden.
Jaleswari yang juga anggota Tim Pengarah Stranas PK ini menyebut ada tiga kriteria utama yang menjadi parameter dalam pemilihan Aksi Stranas PK 2023-2024. Pertama, aksi yang terbukti menghasilkan outcam dan impact langsung terhadap perbaikan sistem dan tata kelola pemerintahan. Seperti penyederhanaan perizinan dan digitalisasi pemerintah.
Kedua, sambung dia, aksi yang mendukung agenda pembangunan nasional. Ia mencontohkan, pembangunan IKN, Papua, dan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024. “Parameter ketiga, aksi yang mampu memperbaiki kinerja pemberantasan korupsi di lembaga penegak hukum dan birokrasi,” terangnya.
Deputi bidang Politik, Hukum, Pertahanan, Keamanan dan HAM ini mengklaim, sejak dilaksanakan pada 2019, pencegahan korupsi yang didorong melalui Stranas PK telah menunjukkan hasil yang baik, terutama di sektor prioritas. Seperti aksi utilisasi NIK bersama Kemendagri, Kemensos, dan Instansi Pemerintah Daerah, yang telah berhasil mendorong perbaikan basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang dipadankan dengan NIK.
Aksi tersebut, ujar Jaleswari, telah menjadikan penyaluran bansos lebih tepat sasaran, tidak ganda, dan berdampak pada efisiensi keuangan negara untuk program perluasan cakupan penerima bansos dan bantuan iuran BPJS kesehatan. Di mana masing-masing nilai efisiensinya setara Rp 1.79 triliun dan Rp 672 miliar.
Masih kata Jaleswari, aksi reformasi pelabuhan yang didorong oleh Kemenko Marves, Kemenhub, dan Kemenkeu, dan BUMN, juga sudah mulai berdampak. Di mana digitalisasi tata kelola sistem trucking, single billing, bongkar muat, dan pengawasan, telah mempercepat waktu sandar (port stay) dari 3 hari menjadi 1 hari di beberapa pelabuhan. Seperti Belawan, Makassar, Ambon dan Tanjung Priok.
“Proses bongkar muat yang kapasitas semula hanya delapan hingga 10 TEUs/crane per jam, menjadi tiga puluh lima hingga empat puluh TEUs/crane per jam,” jelasnya.
Atas hasil itu, menurut Jaleswari, Tim Nasional Pencegahan Korupsi harus lebih memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama dalam melakukan evaluasi dampak dan komunikasi publik terkait pencegahan korupsi. Yakni, bekerjasama dengan organisasi masyarakat keagamaaan, swasta, civil society organization (CSO), sivitas akademika, dan mitra pembangunan.
“Dan yang tak kalah penting bekerjasama dengan media massa sebagai mitra strategis untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi kita,” pungkasnya. (Rizaldy/KSP)
