Mamuju, Mandarnews.com — Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar bersama Wagub Sulbar, Enny Anggraeni Anwar dan Sekrprov Sulbar, Muhammad Idris membuka secara resmi Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar, yang berlangsung di ruang pola lantai IV Kantor Gubernur Sulbar, Rabu, 19 Februari 2020.
Gubernur Ali Baal Masdar dalam rapat tersebut memyampaikan, terdapat lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah beserta unsur-unsur pimpinan terkait. Antara lain, persiapan pelaksanaan pilkada serentak Bupati dan Wakil Bupati di empat Kabupaten yaitu Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu, antisipasi masuknya virus corona di Sulbar, rancangan Undang-Undang Omnibuslaw yang mengatur regulasi ketenagakerjaan, disusul Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar yang meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi serta standardisasi , dan yang terkahir adalah sistem penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih tinggi serta berakibat pada minimnya sumber daya manusia di Provinsi Sulbar yang dapat terjaring.
” Dibutuhkan masukan dan saran dari para anggota forkopimda dan pemangku kepentingan terkait yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Dalam menjaga stabilitas kondisi wilayah Sulbar sangat penting melakukan langkah-langkah antisipasi terkait isu strategis dan pelaksanaan agenda nasional yang akan dilaksanakan di Sulbar.
Wakil Gubernur Sulbar, Enny Anggraeni Anwar mengatakan, rapat koordinasi tersebut merupakan salah satu rangkaian dalam memajukan Provinsi Sulbar.
Enny juga menyampaikan agar lebih berfokus pada perkembangan penyebaran virus corona yang sudah menjadi isu dunia internasional. Disampaikan, Pemprov Sulbar telah melakukan berbagai upaya dalam bentuk pencegahan virus mematikan itu, terbukti selaku Wakil Gubernur , bersama Kadis Kesehatan Sulbar terjun langsung melakukan pengecekan ruang isolasi bagi masyarakat Sulbar yang terindikasi virus tersebut.
“Kiranya seluruh unsur pimpinan terkait dapat bersatu padu dalam menghadapi permasalah seeius tersebut, pasalnya terdapat beberpa data bahwa Sulbar memiliki beberapa pintu masuk bagi warga asing , salah satunya Kantor PLTS yang ada di Belang-belang Kabupaten Mamuju. Jadi perlu dilakukan antisipasi tingkat tinggi dalam melakukan pencegahan penyebaran virus corona itu, dikarenakan ada beberapa masyarakat Sulbar yang melakukan aktifitas di negeri Cina yang sudah dikembalikan di Sulbar, dan semuanya alhamdulillah negatif terjangkit virus itu,” tandasnya
Ketua DPRD Sulbar, St. Suraidah Suhardi mengemukakan, terkait hasil dari rapat forkopimda tersebut merupakan salah satu penentu kebijakan-kebijakan yang ada di DPRD kedepan, maka dari itu dibutuhkan koordinasi yang baik dalam membangun koneksi antara satu dengan yang lain sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warga Sulawesi Barat.
” Saya berharap apa telah dibahas dan disepakati dapat menjadi program serta dapat terus disinkronkan di DPRD, ” ucap Suraidah
Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat tersebut merupakan agenda Forum koordinasi pimpinan yang pertama kali dilakukan diawal tahun 2020, meski dinilai agak terlambat karena telah memasuki bulan kedua agenda itu perlu dilakukan mengingat segala bentuk perkembangan daerah berada ditangani seluruh stakeholder pimpinan terkait selaku penentu kebijakan yang diamanah bagi warga masyarakat khususnya di Pemprov Sulbar
” Kegiatan ini merupakan agenda awal ditahun 2020 sekaligus ajang silaturrahmi bagi para unsur pimpinan -pimpinan yang baru, maka dari itu pastilah spirit kerja kita semua bisa membawa Sulbar menjadi daerah yang maju sejajar dengan detah-daerah lainnya, ” beber Idris. (sugiarto/adv)
