Menkeu, Sri Mulyani Indrawati. Sumbr foto: kemenkeu.go.id
Jakarta – Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Koordinator Perekonomian (Kemenko Perekonomian), Bank Indonesia (BI), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersinergi mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETP).
Oleh karena itu, kelima Kementerian/Lembaga (K/L) tersebut menandatangani Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerjasama Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah di Jakarta, Kamis, (13/02/2020).
Kerjasama tersebut bertujuan untuk mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari tunai menjadi non tunai berbasis digital agar mempercepat integrasi ekonomi digital dan meminimalisir kebocoran anggaran.
“Hampir separuh dari keuangan negara, lari ke daerah. Ini harus diawasi dan tepat sasaran agar dana yang ditransfer ini efektif dan efisien agar tidak terjadi kebocoran,” ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.
Di samping itu, lanjutnya, daerah juga mendapatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak, retribusi, dan lain-lain serta diharapkan bisa maksimal.
“Kita harapkan kebocoran ini bisa diminimalisir. Dengan adanya sistem digitalisasi ini, transaksi bisa ditrace by wire, by banking system. Ini bagian penting dari gerakan anti korupsi. Kita membuat sistem yang membuat kesempatan korupsi kepada pemegang anggarannya menjadi kecil tanpa mengecilkan arti penindakan hukum yang dilakukan KPK, Kepolisian,” kata Mendagri.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan, dana ini tujuan akhirnya untuk pelayanan masyarakat.
“Pemerintah tidak boleh kerja rutin dan monoton untuk meningkatkan efektifitas. Apalagi menyangkut uang negara, harus delivered tidak sekedar sent,” sebut Menkeu.
Ia menjelaskan, nota kesepahaman ini awal perbaikan proses tata kelola, akuntabilitas dan efektifitas. ETP juga diharapkan mendorong integrasi ekonomi dan keuangan digital pada tingkat nasional dan daerah mencakup transaksi Government to Government seperti pusat ke daerah, bahkan sampai ke desa.
