Mendagri, Tito Karnavian
Jakarta – Dalam rangka evaluasi efektivitas sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengundang secara khusus perwakilan dari sembilan universitas di Kantor Kemendagri Jakarta, Jumat (7/2/2020).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang memimpin langsung pertemuan ini menyampaikan, pertemuan dengan pihak universitas ini adalah inisiatifnya.
“Dari aspek politik, Pilkada sangat esensial bagi demokrasi di Indonesia. Pilkada 2020 merupakan Pilkada serentak terbesar karena meliputi 270 pemilihan kepala daerah,” ujar Mendagri.
Ia menjelaskan, sejak 2004 hingga 2018, di samping menghasilkan aspek positif, Pilkada langsung juga menyimpan berbagai ekses sebaliknya, di antaranya konflik sosial berbasis identitas, keterbelahan masyarakat dalam dua kubu yang bertentangan yang memicu kerawanan sosial serta high cost atau berbiaya sangat tinggi.
“Biaya tinggi Pilkada secara langsung telah berpengaruh pada kualitas tata kelola kepemimpinan di daerah,” kata Mendagri.
Dalam diskusi ini, hadir perwakilan sembilan universitas, yang meliputi Universitas Indonesia (UI), Universitas Sumatera Utara (USU), Universitas Gajah Mada (UGM), Universitas Andalas, Universitas Sam Ratulangi, Universitas Padjadjaran, Universitas Lambung Mangkurat, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
Jika ekses negatif Pilkada ini dibiarkan terus-menerus, lanjutnya, alam demokrasi di Indonesia akan timbul benih-benih konflik sosial di masyarakat.
“Oleh karena itu, memang sudah sepatutnya perlu diadakan evaluasi terhadap efektivitas dari sistem Pilkada langsung. Namun, kami ingin evaluasi itu dilakukan secara akademis oleh pihak independen eksternal, yakni universitas,” sebut Mendagri.
Menanggapi hal tersebut, para perwakilan universitas menyambut positif dan menghargai inisiatif pertemuan dari Mendagri ini.
