“Ini adalah kesempatan pertama kami bertemu dengan Mendagri setelah polemik ramai rencana Mendagri mengubah Pilkada langsung,” tutur Wawan Mas’udi dari Departemen Politik dan Pemerintahan UGM Yogyakarta.
Wawan menerangkan, ada kekeliruan di masyarakat selama ini bahwa seolah Mendagri ingin mengembalikan sistem Pilkada menjadi tidak langsung.
“Ternyata tujuan Mendagri adalah evaluasi bersifat komprehensif tentang Pilkada langsung di Indonesia guna mereduksi ekses negatif Pilkada serta menyesuaikan dengan kondisi perkembangan masyarakat,” ucap Wawan.
Sementara itu, Ferry Liando, pengajar dari Universitas Sam Ratulangi membeberkan, universitasnya telah berpengalaman di dalam melakukan riset Pilkada, khususnya dari aspek budaya lokal seperti yang diinginkan Mendagri.
“Bila Mendagri ingin menyesuaikan sistem Pilkada dengan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat daerah, itu adalah hal yang sangat patut didukung dan ide ini sangat relevan,” tukas Ferry.
Ia pun mengaku sangat senang dan bersedia membantu Mendagri untuk melakukan riset akademis untuk perbaikan Pilkada dari berbagai aspek, termasuk aspek manajemen konflik sosial.
Pertemuan ini berlangsung selama sekitar 2,5 jam. Sebagai tindak lanjut pertemuan ini, pihak universitas akhirnya sepakat untuk mengusulkan riset desain evaluasi bersifat akademis tentang Pilkada langsung ke Kemendagri dalam rangka evaluasi komprehensif Pilkada.
Editor: Ilma Amelia
