Menkopolhukam, Wiranto. Sumber foto : polhukam.go.id
Jakarta, mandarnews.com – Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 telah dilaksanakan. Dapat dilihat, menjelang dan selesai pemungutan suara, beragam kabar hoaks tetap berseliweran, salah satu contohnya adalah tuduhan tentang adanya konspirasi antara penyelenggara Pemilu, Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Dikatakan, pihak-pihak tersebut melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon Presiden/Wakil Presiden dalam Pemilu Serentak Tahun 2019.
Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto membantah tuduhan konspirasi tersebut dalam siaran persnya, Selasa (23/4/2019).
“Tuduhan tersebut sangat tendensius, ngawur, bernuansa fitnah, tidak benar, dan tidak berdasar, yang diarahkan untuk mendelegitimasi Pemerintah dan penyelenggara Pemilu terutama KPU/Bawaslu, termasuk hasil Pemilu yang sementara ini sedang dalam proses penghitungan,” ujar Wiranto.
Mewakili Pemerintah, Wiranto menjelaskan, Komisioner KPU dan Bawaslu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan bersifat mandiri, tidak tergabung dalam struktur lembaga negara manapun dan memiliki struktur sendiri. Dengan demikian, KPU dan Bawaslu tidak berada di bawah kendali Pemerintah.
“Tidak pernah ada pikiran, kehendak dari Pemerintah untuk melakukan intervensi terhadap kinerja KPU/Bawaslu, apalagi sampai membangun konspirasi kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan massif guna memenangkan pasangan calon tertentu,” tegas Wiranto.
Sebagai Menko yang membidangi politik nasional, lanjutnya, pasti dirinya akan berperan aktif, atau paling tidak tahu kalau memang konspirasi itu ada.
“Namun pada kenyataannya, saya harus menyatakan bahwa tuduhan konspirasi antara Pemerintah dan KPU/Bawaslu untuk melakukan kecurangan secara terstruktur, sistematis dan massif dalam Pemilu Tahun 2019 tidak benar, sekali lagi tidak pernah terjadi,” kata Wiranto.
Ia berharap, masyarakat jangan memercayai berita-berita yang menyesatkan tersebut, apalagi sampai terhasut untuk melakukan gerakan-gerakan yang hanya akan mengganggu kedamaian dan keamanan nasional.
“Kita harus percaya bahwa Pemilu Tahun 2019 termasuk Pemilu yang terbesar dan terumit di dunia, karena dalam waktu satu hari harus memberikan kesempatan kepada kurang lebih 192 juta pemilih, yang dilakukan lebih dari 810 ribu TPS yang tersebar di seluruh Indonesia,” sebut Wiranto.
Pemilu ini, tambahnya, dilaksanakan dengan sangat terbuka untuk diawasi oleh semua pihak, termasuk observer dari mancanegara, dan terbukti dapat terlaksana dengan aman, lancar, dan damai sehingga mendapatkan apresiasi dari 33 negara.
“Kita seharusnya memberikan penghargaan dan apresiasi kepada KPU, Bawaslu, dan Petugas Keamanan yang telah melakukan pekerjaan besar dan berat ini dengan aman, lancar, dan damai serta sampai saat ini menimbulkan korban sebanyak 139 orang yang meninggal dalam tugas,” ucap Wiranto lagi.
Oleh sebab itu, Wiranto berpendapat, sangatlah tidak tepat atau tidak pada tempatnya kalau melakukan fitnah, cacian, dan membuat tuduhan-tuduhan yang menyedihkan dan tidak berdasar.
Untuk melanjutkan keterbukaan dan kenetralannya, KPU telah melakukan penghitungan secara transparan yang perkembangan hasilnya dapat diakses oleh siapapun setiap saat. (rilis Kemenkopolhukam)
Editor : Ilma Amelia
