Menpan RB, Syafruddin
Semarang, mandarnews.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Syafruddin mengingatkan para kepala daerah agar menerapkan kebijakan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewujudkan profesionalisme ASN.
Menurutnya, salah satu upaya yang dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi ASN dari administratif ke profesional/keahlian.
“Untuk memacu pertumbuhan dan daya saing dibutuhkan perluasan ketersediaan ASN tenaga profesional dan tenaga ahli pada poros pembangunan,” ujarnya dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) ke-XIV dan Indonesia City Expo ke-16 tahun 2019 di Kota Semarang, Rabu (3/7/2019).
Selain itu, lanjutnya, dalam melaksanakan manajemen ASN, pemerintah daerah harus menerapkan sistem zero growth dimana tidak menambah jumlah ASN melainkan hanya mengganti ASN yang memasuki masa pensiun.
“Kemudian, perencanaan formasi dilakukan secara bottom up yakni menyesuaikan anggaran suatu daerah dan memperhatikan rasio PNS dengan jumlah penduduk dan luas wilayah,” sebut Menpan RB.
Di hadapan para kepala daerah, mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) ini juga mengingatkan agar budaya dan perilaku koruptif harus dikikis habis, dengan menindak tegas ASN yang terpidana korupsi.
“Sejalan dengan hal tersebut, hingga Mei 2019, Pemerintah sudah melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap 3.257 ASN terpidana korupsi,” ucap Menpan RB.
Ia menjelaskan, pemerintah daerah harus mampu mentransformasi generasi smart ASN sehingga mahir memanfaatkan kekuatan teknologi.
“Pada era globalisasi, kecepatan menjadi keharusan. Pelayanan cepat, tansparan, efektif, dan efisien menjadi tuntutan masyarakat, sehingga pemerintah harus berbenah,” tutur Menpan RB.
Beberapa waktu lalu, Menteri Syafruddin mengikuti acara terkait open government seperti World Government Summit di Dubai, Open Government di Korea Selatan, UNPSA di Baku, dan kunjungan kerja ke Public Service Hall di Georgia. Di sana terlihat seluruh negara memacu pemerintahan yang berbasis elektronik.
“Percepatan pelaksanaan sistem e-government Indonesia didorong sehingga dapat tercipta integrasi, percepatan tata kelola, dan penghematan anggaran negara yang signifikan,” tukas Menpan RB.
Kualitas ASN, lanjutnya, menjadi kunci utama berjalannya roda pemerintahan untuk memajuan bangsa. Untuk itu, ASN harus memiliki daya saing tinggi, kreatif, inovatif, pekerja keras, ulet, dan adaptif dalam menghadapi cepatnya perubahan global.
Editor: Ilma Amelia
