Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar Abdul Kadir.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Pemilihan Umum (Pemilu) 2029 masih akan dilaksanakan empat tahun mendatang. Tapi, diskusi soal skema atau aturan main mulai terdengar, seperti wacana soal Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR) atau bisik-bisik tentang pemilihan legislatif yang menerapkan sistem proporsional tertutup.
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang juga sekaligus Badan Penganggaran MPR, Ajbar Abdul Kadir, mengaku sistem proporsional tertutup bisa ditelaah.
“Secara pribadi, saya setuju dengan sistem proporsional tertutup. Dengan syarat, di hulunya, yaitu partai, menerapkan sistem konvensi terbuka,” tukas Ajbar dalam kegiatan Evaluasi dan Penguatan Program dan Kegiatan MPR yang dilaksanakan di Hotel Bumi Raya, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Selasa (7/10/2025).
Ajbar menerangkan, dalam sistem itu, partai harus membuka keran selebar-lebarnya sehingga semua anak muda bisa mendaftar.
“Tapi, mendaftarnya harus empat tahun sebelum Pemilu, bukan satu tahun, agar bisa berusaha keras, berdarah-darah, dan tidak bisa berpura-pura, untuk menjadi perwakilan,” beber Ajbar.
Dalam kegiatan tersebut, Ajbar juga menguraikan tentang tiga badan kelengkapan MPR, yaitu Badan Sosialisasi, Badan Penganggaran, dan Badan Kajian.
“Di Badan Sosialisasi ada sosialisasi dapil, sosialisasi undangan dari ormas, dan sosialisasi komunitas. Jadi, kalau ada yang ingin disosialisasikan tentang empat pilar kebangsaan, bisa langsung konsolidasi,” ungkap Ajbar.
Sementara itu, Badan Kajian menampung aspirasi masyarakat, ruang untuk menyampaikan masukan, misalnya skema pemilu 2029.
Sedangkan di Badan Penganggaran terdapat sarasehan, aspirasi masyarakat, dan sosialisasi.
“Fungsinya sama, yaitu menerima masukan. Contohnya mengenai swasembada pangan,” imbuh Ajbar.
Acara Evaluasi dan Penguatan Program dan Kegiatan MPR yang dihadiri oleh puluhan peserta ini juga bekerjasama dengan Tani Muda Pejuang Amanat Nasional (TAMPAN). (ilm)
