Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko (kemeja putih) dalam rapat koordinasi Kedeputian V Kantor Staf Presiden bersama Menko Polhukam, Menko PMK, dan Gubernur Lemhanas, di Jakarta, Selasa (15/3)
Jakarta – Menjadi pembicara kunci pada rapat koordinasi Kedeputian V Kantor Staf Presiden bersama Menko Polhukam, Menko PMK, dan Gubernur Lemhanas, di Jakarta, Selasa (15/3), Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko menekankan pentingnya “kecepatan” dalam perbaikan tata kelola pemerintah dan hukum.
Meski demikian, menurut dia, langkah cepat dalam perbaikan tata kelola pemerintah dan hukum, tidak boleh mengabaikan prinsip dasar, yakni transparansi dan akuntabilitas.
“Pemerintah memang harus bergerak cepat dan mengeluarkan berbagai diskresi. Namun, di sisi lain juga harus bertindak prudent dan mencegah terjadinya praktik pemerintahan yang tidak baik,” ujarnya.
Panglima TNI 2013-2015 itu mengklaim, upaya pemerintah dalam perbaikan tata kelola pemerintah dan hukum mulai menunjukkan hasil. Ia menyebut beberapa indikator makro bidang tata kelola pemerintah. Seperti meningkatnya Indeks Efektivitas Pemerintah, Indeks Demokrasi, dan Indeks Persepsi Korupsi.
“Yang terkini survei kepemimpinan nasional yang dilakukan litbang Kompas Januari 2022 dengan angka kepuasan publik terhadap pemerintah sebesar 37,9 persen. Sebuah angka yang patut disyukuri karena dicapai dalam kondisi pandemi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Panglima TNI 2013-2015 ini juga mengingatkan beberapa agenda prioritas pemerintah yang harus dikawal dengan baik. Diantaranya Pemilu dan Pilkada 2024, percepatan RUU penghapusan kekerasan seksual dan RUU perampasan aset, implementasi UU otonomi khusus Papua, serta pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara baik dari sisi regulasi dan kelembagaan.
“Ini tentu membutuhkan kerjasama dari bapak Menko Polhukam, MenkoPMK, dan Gubernur Lemhanas,” pungkasnya.
Sebagai informasi, rapat koordinasi Kedeputian V Kantor Staf Presiden bersama Menko Polhukam, Menko PMK, dan Gubernur Lemhanas, untuk memperkuat soliditas dan solidaritas tim pemerintah dalam melakukan pengendalian program prioritas nasional, pengelolaan isu strategis, dan komunikasi politik sesuai dengan tupoksi KSP bersama masing-masing kementereian/lembaga. Koordinasi ini diharapkan bisa menghasilkan langkah-langkah strategis. (KSP)
