Anggota Pansus Penanganan Covid-19 DPRD Polewali Mandar kunker ke Majene, Selasa (5/5)
Majene, mandarnews.com – Tim gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Majene menerima kunjungan kerja ketua dan anggota Panitia Khusus (Pansus) Covid-19 DPRD Kabupaten Polman, Selasa (5/5). Bupati Majene Fahmi Massiara selaku ketua gugus tugas menerima secara langsung di ruang rapat wakil Bupati Majene sekira pukul 11.30 Wita.
Fahmi didampingi para anggota tim gugus tugas lainnya, yaitu Kepala BPBD, Kepala BKAD, Kadis Kesehatan dan Kadis Sosial Majene. Sementara anggota pansus yang hadir diantaranya Agus Pranoto, Rahmat Ichwan Bactiar, Abdul Manaf Idroes, H Suardi Rusnaedy, Muhammad Said Sidar dan Hj Bungarannaa.
Ketua Pansus Covid-19 DPRD Polman Agus Pranoto mengatakan, ingin mendapat infromasi terkait penanganan Covid-19 khususnya untuk tiga poin, yaitu kesehatan, sosial dan ekonomi. Ia menjelaskan, meski Pemkab Polman telah merancang refocusing anggaran penanganan covid-19 di APBD, namun mereka belum menerima poin-poin atau rencana anggaran secara tertulis.
“Tidak ada secara terlulis yang diberikan kepada kami, sehingga kedatangan kami ke sini untuk belajar dan memahami seperti apa peran Dinsos, dan OPD terkait,” kata Pranoto. Pranoto juga mengaku belum mengetahui alasan mengapa anggaran dana desa belum dicairkan. Ia pun telah memanggil OPD terkait namun alasannya persoalan administrasi.
Menanggapi hal tersebut Kepala BKAD Majene Kasman Kabil mengatakan, justru Kabupaten Polman, Mamasa dan Pemprov Sulbar yang tidak mencapat catatan dari Kementerian Keuangan RI terkait rancangan recofussing anggaran. Majene bersama empat Kabupaten lainya mendapat teguran mengingat nilai anggaran yang dipangkas belum sesuai ketentuan. Pasalnya, pemotongan anggaran tersebut tetap melihat mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari PAD yang tidak sesuai target, adanya kegiatan yang telah berjalan apalagi Majene direncanakan menggelar Pilkada 2020.
Kasman juga menyampaikan, meski tidak ada Pansus Covid-19 yang terbentuk di Majene, namun setiap penyusunan rancanagan anggaran pihaknya tetap menyurat ke DPRD untuk dibahas bersama. “Tidak ada pansus tapi langsung gabungan komisi, kami selalu bersurat supaya tidak kaget, dan ada kesepahaman terkait refocusing,” terangnya.
Anggota Pansus Covid-19 DPRD Polman Said Sidar mengaku terkesan dengan penanganan covid-19 di Majene. Majene dianggap jauh lebih siap terutama saat memasuki wilayah perbatasan, semua kendaraan harus berhenti dan di screening. Termasuk saat kasus 01 positif corona asal Majene, yang telah dinyatakan sembuh dan hingga kini belum ada penambahan pasien postif.
Ia juga mengapresiasi pansus DPRD Polman diterima langsung oleh Bupati Majene. “Mungkin kalau kabupaten lain bukan Bupati yang menerima kita,” kata Said. Ia menambahkan, hingga saat ini ADD desa di Polman belum cair, sementara Majene dari 62 Desa sisa 7 Desa lagi yang belum. “Koq Polman tidak bisa lolos, indikatornya apa bahkan kami sudah panggil kadis terkait, tapi tidak hadir, Majene ini betul–betul siap,“ ungkapnya.
Sementara itu Bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, Eksekutif, Legislatif bahkan Forkopimda semuanya harus menjalin sinergitas. Termasuk tim gugus kecil baik ditingkat kelurahan, desa dan dusun sehingga penanagan covid-19 bisa berjalan baik. Ia juga mengapresiasi kunjungan pansus tersebut.
“Masing–masing daerah bisa saling mengisi dan bertukar pandangan terkait penaganan covid-19. Belum tentu kita juga ini tidak butuh masukan,” Pungkasnya. (TGTPP Covid-19 Majene)
