Sosialisasi Kegempaan via Zoom di ruang rapat BPN Sulawesi Barat.
Mamuju, mandarnews.com – Usai gempa 6,2 magnitudo yang meluluhlantakkan Mamuju dan sebagian wilayah Majene, Sulawesi Barat. Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Barat menggelar sosialisasi kegempaan, acara tersebut dilaksanakan melalui Aplikasi Zoom, yang dipandu langsung oleh Kakanwil BPN Sulbar, Herjon Panggabean, pada Senin (01/02).
Ahli Gempa dan Geologi Kementerian ESDM, Dr. Supartoyo memaparkan dalam kurun waktu Januari 2021 terjadi rentetan gempa di tiga titik, yakni Morowali (Sulawesi Tengah) dengan kekuatan 4,9 magnitudo yang merusak 9 bangunan, di Sulawesi Barat dengan kekuatan 6,2 magnitudo dengan korban korban sebanyak 105 orang, dan kerugian negara ditaksir Rp. 900 miliar, gempa di Talaud (Sulawesi Utara) 7,2 magnitudo, yang menyebabkan 6 bangunan rusak ringan.
Secara khusus, di Sulawesi Barat setidaknya telah terjadi 4 kali gempa gempa bumi berjenis tektonik yang terjadi dalam rentan waktu, 1967, 1969, 1984 dan terakhir 15 Januari 2021 lalu.
“Kalau dalam ilmu kegempaan belum ada penjelasan lebih lanjut terkait tanda-tanda alam sebelum terjadi gempa bumi, karna hampir setiap wilayah memiliki tanda alam yang berbeda,” tutur Dr. Supartoyo
Supartoyo mengimbau masyarakat, agar lebih tanggap terhadap mitigasi tanggap bencana, serta memperkaya pengetahuan dengan tanggap bencana.
“Kedepan masyarakat di Sulawesi Barat harus berada di jalur evakuasi, agar lebih cepat dalam melakukan evakuasi jika terjadi bencana di masa mendatang,” tambahnya
Sementara pembicara lainnya, mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Darmawel Aswar, yang saat ini menjabat sebagai Direktur Tindak Pidana Narkotika dan Zat Adiktif Kejaksaan Agung meminta kedepan masyarakat harus mendirikan bangunan yang tahan terhadap guncangan gempa.
Darmawel pun mendorong Kejati Sulawesi Barat ikut serta melakukan pengawasan dalam pembangunan gedung objek objek objek-objek objek penting, termasuk gedung pemerintahan yang dibangun kembali pasca gempa di Sulawesi Barat.
“Dorongan kita juga, agar Kejati Sulbar dapat melakukan pengawasan untuk pembangunan gedung-gedung nantinya agar lebih baik dan tahan gempa,” katanya.
Sugiarto
