Kepala Desa Paminggalan Syarifuddin (memegang mikrofon) saat pelaksanaan rembuk stunting, Rabu (27/7).
Majene, mandarnews.com – Pemerintah Desa (Pemdes) Paminggalan yang dinahkodai Syarifuddin sebagai Kepala Desa (Kades) mengaku kecewa atas tidak hadirnya pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) dalam pelaksanaan rembuk stunting di desanya.
Syarifuddin menyampaikan bahwa stunting adalah tanggung jawab bersama. Seharusnya dalam rembuk stunting tersebut, salah satu pemateri yang harus dihadirkan adalah Dinkes yang mengerti tentang stunting.
“Saya selaku pemerintah dan mewakili warga Paminggalan menyayangkan ketidakhadiran Dinas Kesehatan ataupun yang mewakili,” jelas Syarifuddin via WhatsApp, Rabu (27/7).
Selain itu, pemerintah kecamatan ataupun yang mewakili tidak ada yang hadir pada rembuk stunting tersebut.
Pelaksanaan rembuk stunting di Desa Paminggalan seharusnya dihadiri Tim Percepatan Penurunan Stunting TPPS, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinkes, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), dan Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD).
“Yang mengikuti pelaksanaan rembuk stunting di Desa Paminggalan hanya Dinas PMD, Dinas PUPR, P3MD, Pemdes, serta masyarakat Desa Paminggalan,” ujar Syarifuddin.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bapeda Majene Syamsul Maarif saat dikonfirmasi mengatakan bahwa pihaknya telah menyampaikan permohonan maaf kepada Kades Paminggalan terkait hal tersebut.
“Bapeda tidak bisa hadir langsung dalam kegiatan rembuk stunting di desa tersebut karena harus menghadiri kegiatan yang tidak kalah penting, yakni rapat kemiskinan yang dihadiri Bapeda provinsi,” kata Syamsul, Kamis (28/7).
Sementara kendala lainnya sehingga pihaknya dan beberapa OPD lainnya, termasuk Dinkes tidak bisa hadir langsung rembuk stunting di Desa Paminggalan karena mobil operasional yang dimiliki tiap OPD terbatas, apalagi untuk sampai ke Desa Paminggalan perlu kendaraan khusus seperti hardtop.
“Kendala kami juga terkait mobil operasional yang kurang mendukung. Makanya ini akan menjadi bahan evaluasi dan akan kami sampaikan pada pimpinan daerah,” sebut Syamsul.
Selain itu, agar pelaksanaan aksi konvergensi penurunan utamanya rembuk stunting di desa lebih maksimal, pihaknya merencanakan akan melakukan rembuk stunting tingkat desa dengan memusatkan ke satu titik sehingga desa yang akan datang.
“Dari situ akan kita atur jadwalnya, jam begini desa ini dan seterusnya karena kalau kita naik satu-satu desa itu terkendala pada mobil operasional,” ungkap Syamsul.
Tapi, lanjutnya, tim sudah hadir di lapangan dan Syamsul merasa itu sudah mewakili OPD terkait mengingat ini adalah kerja tim.
Mandar News juga telah mencoba mengonfirmasi Dinkes terkait hal tersebut. Namun, Kepala Dinkes tengah berada di luar daerah.
Salah satu pegawai Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Majene menyampaikan bahwa Dinkes tidak bisa hadir langsung ke Desa Paminggalan karena terkendala mobil operasional. (Haslan/Mutawakkir)
Editor: Ilma Amelia
