Kepala Staf Kepresidenan RI Dr. Moeldoko saat konferensi pers di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (11/1).
Jakarta – Pemerintah mengapresiasi langkah DPR RI yang akan menjadikan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR pada Selasa (18/1) depan.
“Ini wujud komitmen bersama antara pemerintah dan DPR untuk segera menjadikan RUU TPKS sebagai payung hukum yang memadai dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual,” tegas Moeldoko saat konferensi pers, di gedung Bina Graha Jakarta, Selasa (11/1).
Seperti diketahui, Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa pihaknya akan menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) sebagai RUU Inisiatif DPR pada Selasa (18/1) depan. Kepastian ini disampaikan Puan dalam pidato saat rapat paripurna ke-12 DPR masa persidangan ke-3 tahun 2021-2022, Selasa (11/1).
Menurut Moeldoko, pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PPA, dan Gugus Tugas percepatan RUU TPKS akan terus menjalin komunikasi dengan DPR untuk menyiapkan langkah-langkah yang diperlukan dalam percepatan pembentukan RUU TPKS.
“Setelah RUU ini menjadi hak inisiatif DPR, pemerintah dalam hal ini Gugus Tugas akan melakukan kajian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kekerasan seksual dengan melibatkan seluruh stakeholder dan masyarakat,” tutur Moeldoko.
Terkait substansi RUU TPKS, kata Moeldoko, sejauh ini sudah tidak ada masalah karena pembahasannya melibatkan lintas kementerian/lembaga.
“Tidak ada pasal-pasal yang tumpang tindih dalam RUU TPKS,” sambungnya.
Di waktu yang sama, Kantor Staf Presiden (KSP) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat menteri membahas langkah – langkah percepatan RUU TPKS.
Rakor yang digelar di gedung Bina Graha Jakarta tersebut, dihadiri Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Oemar Sharif Hiariej, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Jampidum Kejagung Fadil Zumhana, dan perwakilan Kementerian PPA. (KSP)
