Penulis: Zulkarnain Hasanuddin, SE., MM.
(Founder Garansi Institute)
20 Oktober 2024, Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka keduanya dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang sah sebagai hasil dari pemilihan umum yang dilaksanakan 14 Februari 2024 lalu.
Diharapkan, di pundak mereka mampu membawa perubahan bagi bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari masa 10 tahun Presiden Jokowi sebelumnya, bahkan dari masa-masa Presiden sebelum Jokowi.
Kurang lebih 282 juta rakyat Indonesia menaruh harapan besar pada kepemimpinan Presiden Prabowo subianto untuk dapat melaksanakan sila kelima dari Pancasila, yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
Sebagai pemimpin baru, tentunya Presiden serta Wakil Presiden terpilih telah merumuskan visi dan misi untuk membawa Indonesia menuju arah yang lebih baik.
Dengan nama Kabinet Merah Putih, boleh jadi Presiden Prabowo ingin memberikan pesan bahwa idealisme ke-Indonesia-an akan menjadi role model bagi kabinet baru ini sebagai perwujudan dari nasionalisme seorang presiden yang harus mampu dterjemahkan secara teknis dalam bentuk kebijakan oleh para menterinya kedepan.
Adapun visi yang ingin dituju pemerintahan Prabowo-Gibran dalam periode 2024-2029 adalah mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan, dengan fokus pada pembangunan berkelanjutan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat dan pemeliharaan lingkungan hidup.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI), lebih dari 60 persen masyarakat Indonesia menginginkan perubahan dalam pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Penelitian tersebut menunjukkan bahwa harapan masyarakat tinggi terhadap pemimpin yang mampu membawa inovasi dan reformasi, terutama dalam hal pemberantasan korupsi dan peningkatan kualitas hidup.
Hal ini tentu sejalan dengan visi Kabinet Merah Putih yang akan dikomandoi oleh Presiden Prabowo sekaligus menjadi idealisme serta gagasan besar yang kerap kali kita saksikan dalam setiap orasi politik, baik saat kampanye pada pemilu yang lalu, maupun pada pidato politik pada forum-forum tertentu.
Selain itu, dalam studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah utama di Indonesia, dimana 10 persen masyarakat terkaya menguasai hampir 70 persen kekayaan nasional.
Kebijakan yang menekankan pada kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi rakyat kecil sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini, sebagai langkah konkret dari gagasan besar oleh Presiden Prabowo untuk menekan disparitas ekonomi maupun politik seingga terbangun tatanan masyarakat yang setara dalam kesempatan dari seluruh sektor dan adil pada seluruh policy yang dihasilkan untuk keberpihakan pada rakyat sekaligus untuk demokrasi yang lebih baik.
Untuk menjawab persoalan tersebut, dengan mencoba mengalkulasi APBN 2025 yang disahkan DPR RI beberapa waktu lalu yang nilainya menembus angka diatas Rp3000 triliun, sekaligus menjadi angka tertinggi dan pertama kali terhadap pendapatan negara dengan angka Rp3621,3 triliun (Menteri Keuangan Sri Mulyani), tentu ini akan memberikan ekspektasi positif dalam mengatasi persoalan rakyat.
Selama dalam tata kelola anggaran yang berbasis pada persoalan rakyat, dan memastikan seluruh belanja anggaran tersebut dipastikan tepat sasaran, tepat masalah, dan juga tepat pertanggungjawaban, sehingga belanja APBN tersebut akuntabel dan sesuai dengan seluruh peraturan perundangan dan visi misi pemerintahan Prabowo-Gibran.
Secara umum, pemerintahan Prabowo-Gibran diharapkan dapat membawa perubahan signifikan bagi Indonesia.
Namun, tidak dipungkiri pemerintahan baru ini juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks, seperti politik identitas.
Politisi sering memanfaatkan isu identitas untuk menarik dukungan, yang bisa mengarah pada polarisasi masyarakat.
Untuk itu, diperlukan upaya yang sistematis untuk mengonsolidasi seluruh elemen bangsa untuk merajut persatuan di tengah keragaman suku, agama, dan budaya, serta penanganan konflik yang mungkin muncul.
Tantangan lain adalah perbaikan kualitas demokrasi yang selama ini mengalami kemunduran. Dapat kita lihat dari berbagai aktivitas politik warga (aktivis, dll) yang cenderung mengalami tekanan dan pembatasan saat melakukan aksi kritik terhadap pemerintahan Jokowi pada 5 tahun terakhir, yang sedikit berbeda di awal pemerintahannya tahun 2014-2019 silam, sehingga menjadi pekerjaan rumah yang tidak mudah bagi Prabowo untuk kembali menyulam demokrasi Indonesia untuk mengembalikan pada jalan yang selama ini menjadi cita-cita dan idealisme saat reformasi digaungkan dan diperjuangkan 1998 silam.
Oleh karena itu, akan ada harapan besar agar pemerintahan Prabowo-Gibran dapat menunjukkan dan berkomitmen kuat terhadap penegakan hukum (law imposement) serta penguatan demokrasi.
Dan akhirnya, saya mengucapkan selamat pada Jenderal (Purn) Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka, atas pelantikannya sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.
Selamat menjalankan tugas-tugas rakyat dan semoga dapat menjaga konstitusi dan demokrasi.
