Presiden Joko Widodo. Sumber foto: kemendagri.go.id
Jakarta – Presiden Joko Widodo menegaskan, pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur (Kaltim) tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasalnya, pembiayaan ibu kota baru akan didanai dari tiga sumber pendanaan.
“Perlu saya sampaikan, kebutuhannya Rp. 466 triliun. 19 persennya akan berasal dari APBN, sisanya dari KPBU dan investasi swasta,” tukas Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Sumber pembiayaan pemindahan ibu kota akan dilakukan melalui tiga sumber, yakni sekitar 54,6 persen akan didanai Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), 26,2 persennya didanai swasta, dan 19,2 persennya didanai APBN.
Dengan demikian, pemindahan ibu kota tersebut tidak akan menggangu pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan prioritas lain.
“Gedung eksekutif, legislatif, yudikatif, dan infrastruktur selain yang tercakup APBN, sarana pendidikan dan kesehatan, museum dan lembaga pemasyarakatan, serta sarana penunjang akan didanai oleh KPBU yang besarannya 54,6 persen,” beber Presiden.
Sementara untuk perumahan umum, lanjut Presiden, perguruan tinggi science-technopark, peningkatan bandara, pelabuhan dan jalan tol, sarana kesehatan, shopping mall, MICE (meeting, incentive, convention, and exhibition) akan dibiayai dari dana swasta yang besarannya 26,2 persen.
“Sedangkan APBN yang besarannya 19,2 persen akan digunakan untuk infrastruktur pelayanan dasar, istana negara, dan bangunan strategis TNI/Polri, rumah dinas ASN/TNI/Polri, pengadaan lahan, ruang terbuka hijau, dan pangkalan militer,” ungkap Presiden.
Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan lokasi persis ibu kota baru Indonesia yang akan menggantikan Jakarta.
Ibu kota baru itu akan terletak di dua kabupaten yang ada di Kalimantan Timur, yakni di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi ibu kota baru dengan sejumlah pertimbangan, di antaranya minim resiko bencana, lokasi yang strategis, hingga perimeter pertahanan dan keamanan. (rilis Kemendagri)
Editor: Ilma Amelia
