Kapolres Majene Polda Sulbar, AKBP Irawan Banuaji angkat bicara soal belum adanya kesesuaian antara Pemkab Majene dan MUI Majene.
“Yang daerah menurut saya, jangan bikin maklumat berbeda. Tapi justru menguatkan maklumat tersebut, tinggal mekanisme pelaksanaan yang kita atur sesuai kondisi Majene,” sebut AKBP Irawan Banuaji, dikutip dari mamujupos.com.
Seharusnya, kata dia, bahasanya bukan belum menentukan sikap tetapi sikapnya tetap mendukung dan menguatkan maklumat MUI Prov Sulbar namun mekanisme sosialisasi yang akan diatur agar masyarakat tidak salah persepsi dan dapat memahami sesuai syariat Islam.
“Naudzubillahi min dzalik, mohon maaf, apakah kita harus menunggu Majene jadi zona merah dulu baru mematuhi maklumat? Lalu untuk apa kita melakukan segala upaya pencegahan selama ini?”.
“Allah SWT Maha Tahu apa yang kita perbuat, yang penting kita niatkan dengan baik, Insya Allah berbuah baik untuk kita semua dan semoga Majene tetap steril selamanya, amin yaa rabbal aamiin,” pungkas AKBP Irawan Banuaji.
Meski MUI Majene belum bersikap dan Kakantor Kemenag tidak setuju, Pemkab Majene tetap bersikukuh mengganti salat Jum’at dengan salat dzuhur di rumah dengan berdasar kepada seruan MUI Sulawesi Barat sebelum MUI Majene menentukan sikap.
Tapi apa yang terjadi di masyarakat Majene. Sejumlah masjid tetap menggelar salat Jum’at. (Putra)
