Bupati Majene AST (kiri) dan Dirjen Perbendaharaan Sulbar Imik Eko Putro usai penandatanganan nota kesepahaman. Sumber: Prokopim Majene.
Majene, mandarnews.com – Dalam rangka peningkatan kinerja, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene melalui Bupati Andi Achmad Syukri Tammalele (AST) menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) yang diwakili Direktur Jenderal (Dirjen) Imik Eko Putro.
Penandatanganan nota kesepahaman dilaksanakan di ruang rapat wakil Bupati Majene, Rabu (15/9).
Acara diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman antara Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Dirjen Perbendaharaan Sulbar Kementerian Keuangan Imik Eko Putro dengan Bupati Majene.
Dilanjutkan penandatanganan PKS antara Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan Sulbar dengan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Majene.
Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele (AST) mengatakan, kerjasama tersebut juga selaras dengan visi misi Pemkab Majene, yaitu Unggul, Mandiri, dan Religius (UMR).
“Unggul dalam hal mampu mewujudkan pengelolaan keuangan yang efisien, trasnparan, dan akuntabel yang terimplementasi melalui predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebanyak 6 kali berturut-turut. Kemudian untuk Mandiri masih menjadi permasalahan saat ini karena masih rendahnya kemandirian fiskal daerah dengan melihat Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total APBD yang belum pernah mencapai angka 10%,” ujar AST.
Ia pun berharap, sinergi yang dilaksanakan tersebut dapat mendorong peningkatan kemandirian fiskal Kabupaten Majene ke depannya.
Sementara Dirjen Perbendaharaan Sulbar Imik Eko Putro menyampaikan, nota kesepahaman tersebut akan membantu menyatukan dan meningkatkan sudut pandang dalam pengelolaan keuangan yang tetap seirama sama dan berkualitas.
Imil berharap penandatanganan ini memiliki dampak yang positif bagi pembangunan di Majene, baik dalam sektor infrastruktur dan ekonomi yang bertumbuh dan berkembang.
“Visi misi Bupati bisa langsung berdampak, kelihatan kualitasnya bukan hanya hal administrasi tapi fisik akan kelihatan,” terang Imik.
Ia juga berharap kinerja pengelolaan keuangan yang baik akan bermuara melalui predikat WTP. Namun, predikat tersebut bukan hanya WTP semata, melainkan tidak ada permasalahan yang sama terulang dan memunculkan banyak sekali catatan di dalamnya.
“Kita sama – sama mengawal dan berjuang untuk WTP yang berkualitas dan masalahnya dapat berkurang,” sebut Imik.
Acara tersebut turut dihadiri Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Majene, Asisten Bidang Pemerintahan, Staf Ahli Bidang Ekonomi, dan pimpinan organisasi perangkat daerah terkait lainnya. (Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
