Bupati Majene AST menerima piagam penghargaan dari Kanwil DJPb Sulbar Muh. Syaibani.
Majene, mandarnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene kembali menerima piagam penghargaan dan plakat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atas capaian predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ketujuh kalinya berturut-turut.
Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Majene Andi Achmad Syukri Tammalele (AST), Kamis (20/10), yang diserahkan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kakanwil DJPB) Sulawesi Barat (Sulbar) Muh Syaibani. Penyerahan dilaksanakan di ruang rapat Bupati yang turut disaksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan pejabat Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
Bupati Majene AST mengatakan, pencapaian tersebut merupakan komitmen untuk mengelola keuangan daerah dengan prinsip transparan dan akuntabel.
Meskipun masih ada catatan, hal itu tetap menjadi perhatian Pemkab Majene demi penyempurnaan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ke depannya.
“Capaian WTP bukan akhirnya, tapi tujuan yang ingin dicapai untuk menciptakan masyarakat sejahtera,” ujar AST.
Ia juga berterimakasih karena penghargaan tersebut akan menjadi semangat dan memacu untuk tetap mempertahankan WTP ke-8, 9, dan seterusnya di masa yang akan datang.
Kakanwil DJPB Sulbar Muh. Syaibani menyebutkan, yang dilakukan Majene merupakan wujud keseriusan melakukan pengelolaan dengan baik dan memenuhi standar.
“Penghargaan dan penyerahan plakat tersebut sebagai apresiasi untuk daerah yang berhasil mempertahankan WTP 5 kali,” kata Muh. Syaibani.
Meski sudah melampaui 5 kali berturut-turut, namun penghargaan baru diberikan setelah Majene mencapai posisi 7 kali berturut turut.
“Mudah-mudahan setelah 7 kali dan seterusnya akan tetap WTP, karena sayang sekali kalau justru di delapan atau selanjutnya menjadi WDP, tentu kita akan mulai dari nol lagi,” beber Muh. Syaibani.
Selain penyerahan penghargaan juga dilakukan diskusi dengan para pimpinan OPD pengelola dana alokasi khusus (DAK) dan Dana Desa. (Mutawakkir/rls)
Editor: Ilma Amelia
