Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene
Mamuju, mandarnews.com – Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan kunjungan kerja reses masa persidangan II tahun sidang 2019-2020 di Sulawesi Barat (Sulbar), Jumat (28/02/2020).
Sejumlah agenda kunjungan kerja pun dilakukan Komisi IX DPR RI, salah satunya membicarakan masalah kesehatan yang masih melilit provinsi ke-33 di Indonesia ini.
Dalam pertemuan tersebut, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene mengatakan, permasalahan kesehatan di Sulbar memerlukan perhatian semua pihak dengan mendorong percepatan pembangunan kesehatan dengan prioritas pencapaian target nasional, seperti penurunan stunting, angka kematian ibu (AKI), dan angka kematian bayi (AKB).
“Saya percaya Pemprov Sulbar telah menjalin kerjasama lintas sektor untuk menangani berbagai permasalahan kesehatan yang kian kompleks,” ucap Felly.
Untuk mengakselerasi pembangunan kesehatan dan penanggulangan berbagai permasalahan kesehatan di Sulbar, Felly siap mendorong dan mendukung adanya peningkatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ke Sulbar pada 2021, mengingat tahun ini alokasinya menurun dibandingkan 2019.
Berdasarkan data yang ada, DAK 2019 dialokasikan sebanyak Rp 325,041 milyar untuk DAK fisik dan Rp 124,123 milyar untuk DAK non fisik.
Sedangan DAK 2020 yang dialokasikan pemerintah pusat untuk Sulbar yang telah didorong Komisi IX DPR RI sebesar Rp 318,355 milyar untuk DAK fisik, sedangkan DAK non fisik sebanyak Rp 85,34 milyar.
“Jika dibandingkan 2019, alokasi DAK ke Sulbar tahun ini menurun. Kami memahami DAK tahun ini masih sangat kurang, mengingat alokasi ini masih terendah jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi. Untuk itu, kami mendorong dan mendukung peningkatan DAK untuk Sulbar tahun depan,” ujar Felly.
Sementara itu, terkait masalah ketenagakerjaan, Felly mengaku mendukung program ketenagakerjaan secara menyeluruh yang dilakukan pemerintah daerah melalui peningkatan lapangan usaha produktif yang diarahkan pada kompetensi kemandirian, peningkatan produktifitas, peningkatan upah minimum, penjaminan kesejahteraan, dan perlindungan pekerja melalui jaminan sosial.
“Kami harap program ini juga dijalankan oleh Pemprov Sulbar untuk terus meningkatkan kondisi ketenagakerjaan di daerah ini,” sebut Felly.
Gubernur Sulbar, Ali Baal Masdar (ABM) pun menyambut baik kedatangan Komisi IX DPR RI dan mengucapkan terima kasih atas kunjungan tersebut.
“Terima kasih atas kunjungannya, semoga pertemuan ini akan memberi berkah bagi masyarakat Sulbar pada umumnya,” ucap ABM.
Ia menuturkan, beberapa bulan terakhir, media publik dipenuhi oleh beberapa isu, dua di antaranya adalah isu kesehatan dan ketenagakerjaan.
