Ketua Tim Transisi percepatan penanggulangan pasca gempa Sulbar, Muh. Idris.
Mamuju, mandarnews.com – Pada masa transisi darurat ke pemulihan bencana , pemerintah berupaya mempercepat progres pendataan terutama bagi rumah-rumah warga yang terdampak gempa bumi pada 15 Januari lalu
“Saat ini bagaimana konsen dan perhatian kita untuk pendataan terutama rumah-rumah warga kita yang terdampak berdasarkan SK Bupati Mejene, Mamuju dan juga Mamasa. Insya Allah yang kami sepakati itu adalah progres percepatnnya, kalau bisa pendataan ini 10 hari semuanya selesai,”kata Idris saat di wawancara usai mengikuti tindaklanjut rapat monitoring dan evaluasi terpadu bersama Tim Satgas Transisi Darurat Kepemulihan Pasca Gempa Bumi Sulbar, Selasa 2 Maret 2021.
Pada kesempatan itu, Idris menyampaikan perkembangan proses pendataan rumah-rumah warga yang terdampak di tiga kabupaten, yakni Majene, Mamuju dan Mamasa.
Menurut Idris, proses pendataan di Kabupaten Majene hingga saat ini sudah hampir final dan kabupaten Mamasa lebih cepat selesai sebab jumlah rumah warga yang terdampak sedikit. sedangakan kabupaten Mamuju diminta untuk melakukan perbaikan dan percepatan proses pendataanya.
Terkait penggunaan dapur umum di posko pengungsian yang dinilai semakin berkurang supportnya, Idris menyatakan pemerintah akan mengambil kebijakan memperkuat dapur mandiri di pengungsian.
“Dengan kebijakan itu tidak lagi menggunakan dapur umum yang selama ini dikelolah oleh berbagai pihak, yang saat ini supportnya semakin berkurang dalam hal donasi dan lainnya,”ucapnya.
Dengan adanya kebijakan seperti itu, sambungnya, diharapkan mode transisi ini berjalan dengan baik, transisi yang
serba pemerintah dan transisi ke arah kemandirian warga yang berada di pengungsian, maupun di sejumlah tempat yang memang harus dibantu oleh pemerintah.
Sementara itu, berbicara mengenai percepatan turunnya dana stimulan perbaikan rumah, Idris menegaskan dalam hal tersebut dibutuhkan kerjasama dan sikap kooperatif antara pemerintah desa, lingkungan dan masyarakatnya agar dana itu cepat turun.
“Tidak ada jalan lain kecuali kooperatif, semakin lama tidak ada kerjasama maka selamanya dana itu akan lambat, padahal pemerintah saat ini semangat mendorong percepatan,”pungkasnya. (Sugiarto/Adv)
