Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat/Ketua Satgas Bencana Sulbar, Muh. Idris dalam Rakor di Posko Darurat.
Mamuju, mandarnews.com – Hari ke-15 pasca gempa bumi di Sulbar, sesuai data yajg disampaikan Dansatgas Gempa Bumi Sulbar, Brigjen TNI Firman Dahlan, angka pengungsi mencapai 91.003. Jumlah tersebut sudah berkurang dibandingkan sebelumnya yang mencapai 93.000 an. Dari jumlah 91.003, untuk Kabupaten Mamuju, jumlah pengungsi sebesar 58.123 orang, Kabupaten Majene sebesar 25.737 orang, dan Kabupaten Polman sebesar 5.343 orang.
Untuk korban meninggal dunia sebanyak 105 orang, dengan rincian 95 orang di Kabupaten Mamuju, 10 orang di Kabupaten Majene. Sementara untuk data kerusakan rumah, di Kabupaten Mamuju sebanyak 11.422, terdiri dari rusak ringan (RR) sebanyak 5.527, rusak sedang (RS) sebanyak 3.844 , dan rusak berat (RB) sebanyak 2.051. Sedangkan di Kabupaten Majene, rumah rusak sebanyak 5.929, terdiri dari 1.656 RR , 1.538 RS, 2.735 RB. Sedangkan untuk Kabupaten Mamasa sebanyak 580 RR, 138 RS dan 47 RB.
“Diharapkan tanggal 15 Juli target tidak ada lagi pengungsi, baik yang rumahnya rusak berat, rusak sedang maupun rusak ringan. Yang masih menjadi kendala saat ini adalah kendaraan logistik ke tempat pengungsi karena maaih terdapat beberapa daerah yang sudah dijangkau,” tutur Sekprov Sulbar, Muh. Idris, Sabtu, (30/1).
Sekprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, dalam penanganan bencana gempa ini, sslalu berbagi peran dengan Satgas. Dalam pengelolaan tanggap darurat , alhamdulilah republik ini dikaruniai kearifan lokal yang luar biasa. Disebutkan, sebanyak 178 kelompok relawan yang membantu dalam menyelesaikan permasalahan awal yaitu penanganan tanggap darurat.
“Dampak dari gempa ini tidak hanya aspek ekonomi, tapi panjang jalan kutang lebih 150 km mengalami kerusakan, kurang lebih 15.000 penduduk terisolasi sehingga ini betul-betul berdampak kepada pengungsi. Ini yang kami harapkan dapat menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Dengan kehadiran menteri di tempat ini, beban yang kami pikul tidak terlalu berat, apalagi daerah ini mdmili keleluasaan fiskal yang rendah di Indonesia,” sebutnya. (Sugiarto/Adv)
