RDP Banggar DPRD dan Bappeda Sulbar di tenda darurat. (Foto: Sugiarto/mandarnews)
Mamuju, mandarnews.com – Panitia khusus (pansus) pengawasan penanggulangan bencana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) menyoroti Ketua Tim Satuan Tugas (Satgas) Pemerintah Provinsi (Pemprov Sulbar yang tak menghadiri rapat dengar pendapat (RDP) dengan Badan Anggaran (Banggar) pada Selasa (9/3).
Hatta Kainang selaku anggota DPRD Sulbar mengatakan jika seharusnya Ketua Satgas yang dijabat oleh Sekretaris Provinsi Muh. Idris hadir dalam agenda rapat, pasalnya saat ini Muh.Idris sebagai pemegang kuasa pengguna anggaran (TPAD).
“Kita sangat menyayangkan agenda rapat penting seperti ini tidak dihadiri, padahal kan banyak hal yang harus dibahas. Contohnya bagaimana progres dalam penanganan bencana, kemudian OJK juga sudah membuka ruang untuk membantu kita, untuk membantu UKM kita tetapi data dari Pemprov tidak tersaji. Bagaimana itu bisa terjadi?” kata Hatta.
Ia mengibaratkan, langkah Muh. Idris tidak menemukan peta jalan, sehingga progres pemulihan pasca bencana tidak terlaksana di lapangan.
“Menurut saya mengapa penanganan pemulihan pasca bencana itu tidak jalan karena tidak ada skema yang dilakukan secara jelas, ya ibarat tidak ada peta jalan yang dibuat. Nah, bagaimana mau jalan kalau begitu, tanggungjawabnya ini ada pada Pak Sekda selaku Ketua Tim Transisi berdasarkan SK dari Gubernur,” ungkap legislator dari Partai Nasional Demokrat (Nasdem) itu.
Sementara anggotanya DPRD Sulbar lainnya, Sukri Umar menyoroti penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang saat ini masih nol rupiah. Legislator Partai Demokrat itu menganggap jika Pemprov Sulbar tidak serius dalam menanggulangi pemulihan pasca bencana.
“Kita tidak tahu lagi apa maunya ini eksekutif, apa mereka menganggap tidak ada bencana. Penggunaan APBD saja belum dilaksanakan, bahkan bantuan dari luar digunakan untuk operasional. Apa tidak malu kita ini, sudah dibantu tapi mereka tidak bisa gunakan sesuai peruntukan yang diinginkan pemberi bantuan. Ini sudah agak kasar kita biacara tapi tidak didengarkan juga, kasihan masyarakat kita sampai huntara saja tidak punya,” kata Sukri.
Ia pun menyoroti progres dari tim transisi, menurutnya seharusnya fokus tim transisi saat ini serius mendorong ke pusat agar Peraturan Presiden (Perpres) dikeluarkan sebagai regulasi untuk penanggulangan bencana Sulbar.
“Ya seharusnya Pak Sekda hadir. Kalau dia terlalu sibuk dengan agendanya sendiri, sampaikan ke Gubernur kalau tidak sanggup menjadi ketua transisi. Ini selalu rapat tapi tidak ada hasilnya,” ujar Sukri.
RDP yang digelar Banggar DPRD Sulbar sedianya akan membahas sejumlah perubahan penggunaan APBD, tetapi kemudian ditunda usai Muh. Idris kembali tak menghadirinya.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
