Majene, mandarnews.com – Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pernikahan anak usia dini yang terjadi di Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) berada pada urutan pertama se-Indonesia.
Hal ini sampaikan langsung Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi Sulbar, Shadri Nuranti dalam diskusi publik yang digelar Lembaga Lentera Perempuan Mandar kerjasama dengan Pemda Majene dan Pemprov Sulbardi Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Selasa 8 Mei 2018.
Mengusung tema “Potret Perempuan Mandar dalam Aspek Pembangunan Berkelanjutan”, salah satu topik pembahasan dalam diskusi ini mengenai tingginya kasus pernikahan anak usia dini.
Shadri Nuranti menjelaskan, tingkat pernikahan anak usia dini di Provinsi Sulbar berada pada urutan pertama dan yang paling tertinggi di Kabupaten Mamuju.
“Tingkat tertinggi pernikahan anak usia dini di wilayah Sulbar di Kabupaten Mamuju kemudian disusul kabupaten Polman dan Majene,” jelas Shadri Nuranti
Kordinator Gender Working Group Sulbar sekaligus Direktur Lembaga Lentera Perempuan Mandar, Retno Dwi Utami mengungkapkan pernikahan anak usia dini berdampak buruk bagi kaum perempuan.
“Pernikahan anak usia dini sangat merugikan kaum perempuan, salah satunya dari segi kesehatan, artinya alat reproduksi perempuan belum siap, tingginya risiko kematian ibu melahirkan dikarenakan ketidaksiapan itu,” ungkap Retno
Ia menambahkan dampak lain pernikahan anak usia dini untuk perempuan yakni dari segi pendidikan. Perempuan jika tidak dibarengi dengan pendidikan yang layak akan berdampak pada generasi yang dilahirkan nanti.
“Akses pendidikan untuk perempuan yang dinikahkan dibawah umur juga akan menjadi sulit, padahal perempuan salah satu penentu lahirnya generasi yang unggul,” tambahnya
Wartawan senior Kompas, Sonya Helen Sinombar yang juga hadir sebagai pembicara dalam diskusi tersebut mengatakan, masalah pernikahan anak usia dini ini merupakan tanggung jawab bersama baik dari perengkat pemerintah, masyarakat dan khususnya media.
“Stop pernikahan anak bukan hanya tugas pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat serta media yang menjadi corong antara masyarakat dan pemerintah, saya harap teman-teman media bisa mengungkap persoalan seperti ini, menulis fakta-fakta yang terjadi di lapangan,” ujar Sonya
Dalam diskusi tersebut turut hadir pula sebagai pembicara yakni Direktur Akper YPPP Wonomulyo Agusnia Hasan Sulur dan Sosiolog sekaligus Budayawan, Syariat Tajuddin. (Misbah Sabaruddin)
