Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mamuju, Hajrul Malik. (Dok. Ist)
Mamuju, mandarnews.com – Kasus positif Covid-19 bertambah terus bertambah. Hingga Senin (21/12) terdapat 671.1778 kasus seluruh Indonesia. Sehari sebelumnya terdapat 664.930 kasus. Berarti ada penambahan sebanyak 6.848 kasus. Di Sulawesi Barat sendiri mencatat kasus sebanyak sebanyak 1.717 kasus.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Mamuju, Hajrul Malik berharap agar Pemerintah melakukan kajian mendalam terhadap keputusan pemberlakuan pembelajaran tatap muka mengingat meningkatnya kasus covid-19, sehingga ke depan tidak merugikan pihak manapun.
“Kajian dilakukan harus membuat plus-minusnya. Dalam waktu dekat stakeholder yang memiliki kepentingan dan kepedulian terhadap pendidikan harus melakukan pertemuan. Kaji dengan seksama kebijakan rencana pembelajaran tatap muka ini,” kata Hajrul Malik, Senin (21/12)
Menurut Hajrul, kajian tersebut harus memastikan kondisi terbaru, termasuk mendengarkan keluhan para orang tua siswa dan guru.
“Ya kan selama ini semua sudah merasa jenuh. Para orang tua siswa juga sudah merasa khawatir dengan model pembelajaran daring, banyak yang tidak maksimal dengan berbagai kendala, misalnya masalah jaringan,” urai Hajrul.
Hajrul menambahkan, dalam pertemuan nanti beberapa pihak yang dilibatkan antara lain, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Komite Sekolah, Satgas Covid-19, TNI, serta Polri. Semua pihak memberikan masukan sesuai dengan data dan kajian yang lengkap.
“Jadi kami tidak dalam posisi menghalangi atau mendukung kebijakan pembelajaran tatap muka. Kami hanya meminta penerapan tatap muka tidak menimbulkan kerugian dari sisi kesehatan dan sosial. Makanya kami meminta agar pemerintah daerah dalam hal ini Disdikpora Mamuju segera menginisiasi pertemuan ini,” imbuh Hajrul.
Sementara itu, Ketua Satgas-19 Mamuju, Ali Rahman menyatakan pihaknya mendukung ide Dewan Pendidikan Kabupaten Mamuuju dalam hal kajian pembelajaran tatap muka. Kata dia, Satgas akan ikut membantu memberikan saran dan masukan.
“Tugas kami nanti akan memberikan masukan sesuai dengan kewenangan Satgas. Sebab memang selama ini belum ada pertemuan tentang masalah ini,” kata Ali Rahman.
Ali Rahman mengingatkan agar agenda pertemuan tersebut dilakukan sebelum memasuki tahun baru 2021. Agar proses kajian lebih dalam dan maksimal. (rizaldy)
