Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Polewali Mandar, Munawir Arifin, dan Kadiv Penyelenggaraan Teknis KPU Polewali Mandar, Rudianto.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dihelat pada November lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar mencatat belasan ribu pemilih tidak dikenal, lebih tepatnya berjumlah 17.897 orang.
Angka ini tersebar di 16 kecamatan dengan rincian Polewali 5.810 orang, Binuang 1.512 orang, Anreapi 121 orang, Matakali 1.506 orang, Tapango 807 orang, Matangnga 38 orang, Campalagian 2.189 orang, Luyo 864 orang, Tutar 573 orang, Wonomulyo 2.062 orang, Mapilli 1.262 orang, Bulo 128 orang, Balanipa 323 orang, Tinambung 184 orang, Limboro 273 orang, dan Alu 245 orang.
Kepala Divisi (Kadiv) Teknis Penyelenggaraan KPU Polewali Mandar, Rudianto, menyampaikan jika pemilih tidak dikenal ditemukan di lapangan, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk menghapus atau mencoret yang terkait dari daftar.
Hal tersebut disampaikan Rudianto dalam Focus Group Discussion (FGD) KPU Polewali Mandar dalam rangka Penyusunan Laporan Evaluasi Pemilihan Tahun 2024 di aula Kantor KPU Polewali Mandar, Rabu (19/2/2025), yang dihadiri oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Liaison Officer (LO) empat pasangan calon peserta Pilkada 2024, dan media.
“Jika ada NIK dan KK di DP4 dari Capil yang kami terima, kami akan menganggapnya ada namun diberi tanda ‘tidak dikenal’. Kami tidak bisa mencoretnya karena jangan sampai yang bersangkutan hadir saat hari H. Kami bisa dipidana karena menghilangkan hak memilih seseorang,” ujar Rudianto.
Senada dengan Rudianto, Kadiv Perencanaan Data dan Informasi KPU Polewali Mandar, Munawir Arifin, berkata kalau pemilih yang tidak dikenal itu tetap harus didata.
“Jika tercatat sebagai pemilih di tempat lain, barulah dicoret. Problem pendataan bagi KPU memang harus bersinergi dengan Disdukcapil,” sebut Munawir.
Kadiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Polewali Mandar, Rahmaniah, menuturkan, yang harus diperhatikan kedepan adalah update data pemilih.
“Karena ini bisa menjadi kendala, seperti pemilih ganda, misalnya yang terjadi di salah satu TPS di Polewali,” pungkas Rahmaniah. (ilm)
