Rakor Monitoring dan Evaluasi (PKSAI) Kabupaten Polman, Selasa (13/10)
Polewali, mandarnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman) memberikan jaminan dengan berbagai kebijakan dan telah menjadikan target daerah ini sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagai indikator dan target dalam sasaran pembangunan Kabupaten Polman yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024.
United Nations International Children’s Emergency Fund (UNICEF) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) melalui Yayasan Karampuang telah memilih Kabupaten Polman sebagai salah satu kabupaten pilot project kegiatan di Sulawesi Barat (Sulbar).
Informasi tersebut disampaikan melalui Rapat Koordinasi untuk Monitoring dan Evaluasi Pusat Kesejahteraan Sosial Anak Integratif (PKSAI) Kabupaten Polman, Selasa (13/10).
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Yayasan Karampuang Mamuju bekerjasama dengan UNICEF di Aula Sipamandaq Badan Penelitian, Pembangunan, dan Perencanaan (Balitbangren) Kabupaten Polman.
Wakil Bupati Polman HM. Natsir Rahmat dalam sambutan Bupati mengatakan bahwa Kabupaten Polman juga telah ditetapkan sebagai lokus percepatan penurunan stunting di Indonesia.
Khusus di Polman, ujar Natsir, angka anak stunting masih tergolong tinggi sehingga dibutuhkan seluruh sumber daya dan kontribusi perangkat daerah terkait, program untuk menyelamatkan dan melepaskan anak-anak dari berbagai tindak diskriminatif yang berdampak buruk pada perkembangan anak.
“Tanggung jawab bersama untuk memberikan sepenuhnya perlindungan dalam peningkatan kesejahteraan sosial anak dari pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial anak agar layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya,” ungkap Natsir.
Ia menjelaskan, masih banyaknya anak yang mendapatkan kekerasan, ditelantarkan, anak yang berhadapan dengan hukum, anak disabilitas, bahkan mendapat kekerasan seksual mengharuskan seluruh stakeholder berupaya memberi perhatian yang besar kepada upaya perlindungan anak agar selayaknya menjadi suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh kembang, dan berpartisipasi.
Kepala Bidang (Kabid) Sosial Budaya (Sosbud) Balitbangren Kabupaten Polman Asrif mengatakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi untuk keempat kalinya berupa pengisian instrumen kerja dan kinerja yang tergabung dalam organisasi perangkat daerah (OPD) lintas sektor yang berprinsip pelayanan dilakukan menyeluruh demi kesejateraan anak.
“OPD lintas sektor dan instansi vertikal lainnya saling memberikan pemahaman penanganan anak, apalagi kekerasan anak di masa pandemi belajar daring rentan terjadi,” sebut Asrif.
Hadir di kesempatan ini unit kerja Balitbangren Kabupaten Polman, Dinas Sosial Kabupaten Polman, para kabid perangkat daerah, konsultan UNICEF program PKSAI, dan tim Yayasan Karampuang Mamuju. (Aty Achmad)
Editor: Ilma Amelia
