Presiden Jokowi saat menghadiri upacara HUT Bhayangkara. Sumber foto: kemkominfo.go.id
Jakarta, mandarnews.com – Meskipun telah berhasil menjaga suasana kondusif di tengah masyarakat saat bangsa ini mempunyai agenda besar dalam dua tahun ini, Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo mengingatkan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) untuk tidak berpuas diri.
“Tantangan kedepan semakin kompleks. Kejahatan konvensional yang meresahkan masyarakat harus terus dijadikan perhatian. Kejahatan lintas negara seperti terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang, dan kejahatan cyber jangan sampai terjadi di negara kita,” pesan Presiden dalam amanatnya pada Upacara Peringatan Ke-73 Hari Bhayangkara Tahun 2019 di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (10/7/2019) pagi.
Selain itu, Presiden mengingatkan agar kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkis harus diantisipasi.
“Kejahatan terhadap kekayaan negara seperti illegal logging, illegal fishing, dan tindak pidana korupsi harus dicegah dan diberantas,” ucap Presiden.
Ia menjelaskan, terorisme dan radikalisme masih menjadi potensi ancaman yang serius, sementara perkembangan teknologi informasi ikut mendorong beragamnya potensi kejahatan di ruang-ruang cyber.
“Disamping itu, penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman bagi kerukunan, ancaman bagi persatuan, ancaman bagi kesatuan bangsa kita,” tutur Presiden.
Hal ini, lanjutnya, membutuhkan kecerdasan dan kecepatan bertindak dari POLRI. Sedangkan kejahatan lintas negara, seperti peredaran narkotika dan human trafficking memerlukan penanganan secara profesional.
“Semua itu harus ditangani POLRI secara profesional, secara akuntabel, dan sinergis dengan lembaga-lembaga lain,” tukas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa instruksi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan seluruh jajaran POLRI.
“Yang pertama, terus tingkatkan kualitas SDM POLRI guna menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks,” beber Presiden.
Kedua, kedepankan strategi proaktif dan preventif dengan pendekatan dan tindakan yang humanis.
“Ketiga, terus tingkatkan kualitas pelayanan publik yang modern, yang mudah, dan yang cepat,” ungkap Presiden.
Keempat, tingkatkan profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum serta memberikan rasa adil kepada masyarakat.
“Dan terakhir, perkuat koordinasi dan kerja sama dengan TNI, kementerian lembaga, pemerintah daerah, serta masyarakat dalam memelihara keamanan dan ketertiban sosial,” papar Presiden.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Menteri PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi K. Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Zulkifli Hasan, dan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang. (rilis Kemenkominfo)
Editor: Ilma Amelia
