Ia pun menyampaikan ke Presiden, sekali-sekali para kepala desa ini dikumpulkan. Tapi kalau mengumpulkan 74 ribu kepala desa serentak di Jakarta tentunya repot. Maka, mekanisme sosialisasi ke kepala desa dibuat per provinsi.
“Kita buat tim-tim. Tiga gelombang, itu 33 provinsi kita sentuh semua. Gelombang pertama ada 9 provinsi, gelombang dua 7 provinsi, dan gelombang ketiga 17 provinsi dalam waktu 2 minggu,” ucap Mendagri.
Jadi, tambahnya, semua tim bergerak, baik itu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tim dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), atau tim dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) karena tiga kementerian ini yang terkait erat dengan DD.
“Kenapa ada tiga tim ini? Tim keuangan ini yang kasih uangnya, yang hitung-hitung uang dan ngurusin uang ini untuk pembangunan apa itu adalah Pak Mendes. Mau dipakai selagi tidak melanggar hukum monggo kata beliau tadi. Nah, untuk urusan pembinaan perangkat desanya supaya mampu dan bisa mengerjakan dengan baik, juga agar perangkatnya bisa kompak ada mekanisme pengawasan yang melibatkan Pak Camat, Pak Bupati, dan Pak Gubernur itu dari Kemendagri. Semua bergerak,” tutup Mendagri.
Editor: Ilma Amelia
