Pelaksanaan rapat pembahasan pengesahan APBD-P 2022 di ruang sidang DPRD Majene, Jumat (30/9/2022).
Majene, mandarnews.com – Rapat pembahasan pengesahan APBD Perubahan 2022 kembali harus diskorsing. Pasalnya, rapat antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Majene bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Jumat (30/9/22) di ruang sidang DPRD Majene tidak dihadiri Ketua TAPD Majene Ardiansyah yang juga merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Majene. Bahkan pimpinan daerah lainnya, Bupati dan Wakil Bupati Majene juga tidak hadir.
Atas ketidakhadiran pimpinan daerah tersebut, DPRD Majene dalam hal ini Banggar, merasa dirugikan atas waktu yang telah berjalan.
Wakil Ketua DPRD Majene, Adi Ahsan yang juga hadir langsung dalam rapat pembahasan APBD Perubahan tersebut mengatakan, secara pribadi seolah telah dilecehkan oleh Pemda Majene, mengingat sejumlah anggota DPRD Majene yang telah antusias menyelesaikan pembahasan APBD-P 2022 karena waktu pengesahan sudah mepet lagi-lagi harus tertunda karena tidak dihadirinya pejabat Pemda yang bisa mengambil keputusan.
Adi ahsan bahkan melihat dan menyimpulkan, dengan kondisi yang ada saat ini, Pemda seolah-olah tidak mau membuat kesepakatan atas pembahasan APBD-P 2022.
“Kalau memang Pemda mau tidak ada kesepakatan atas Pembahasan APBD-P 2022 ya tidak usah ada rapat lagi, kita serahkan saja ke Pemda Majene,” pungkas Adi Ahsan.
Sementara itu, Sekretaris TAPD Majene Kasman Kabil mengatakan, tidak ada niat Pemda untuk tidak menyetujui APBD Perubahan 2022.
Menurutnya, Ketua TAPD Ardiansyah berjanji akan hadir setelah salat Jumat. Dan semua kesepakatan-kesepakatan dengan catatan itu akan dibicarakan.
“Jadi insya Allah setelah salat Jumat, Ketua TAPD Majene akan hadir dan akan membicarakan kesepakatan-kesepakatan tersebut,” pungkas Kasman.
Dengan tidak hadirnya Ketua TAPD dan pimpinan daerah lainnya, rapat diskorsing hingga pukul 14:00 Wita.
Turut hadir dalam rapat, Ketua DPRD Majene, Wakil Ketua I M. Idwar, serta anggota DPRD lainnya. Sementara, dari Pemerintah Kabupaten Majene hadir, Sekretaris TAPD, serta beberapa pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya.
(Mutawakkir Saputra)
