Ketua GMNI Mamuju, Muh. Fathir.
Mamuju, mandarnews.com – Tingginya Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mamuju Tahun Anggaran 2021 sekira Rp78,4 miliar bagi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Mamuju sebagai bentuk kegagalan Tina-Ado menjadi nahkoda.
Ketua GMNI Mamuju Muh. Fathir mengatakan, tingginya Silpa tahun 2021 merupakan catatan merah Pemkab.
Hal itu ditengarai ketidakmampuan Pemkab Mamuju menyerap anggaran di masa pemulihan ekonomi pasca gempa dan pandemi.
Buruknya perencanaan juga tercermin pada tata ruang dan pola pembangunan yang dinilai gagal. GMNI Mamuju bahkan menyebut, Pemkab hanya melaksanakan kegiatan formalitas. Hal itu ditunjukan dengan hingga saat ini tidak inovasi dari Pemkab untuk membawa Mamuju keluar dari masa pemulihan ekonomi.
“Serapan anggaran yang tidak terealisasi dengan optimal, itu menandakan OPD yang ada tidak bekerja dengan baik. Apalagi sebagian besar Silpa disebabkan oleh penggunaan anggaran fisik yang tidak terealisasi dengan baik,” kata Muh. Fathir, Rabu (6/7).
Selain itu, Fathir menilai Bupati Mamuju gagal membawa perubahan di Mamuju, termasuk hingga dua tahun berjalan masa pemerintahan Tina-Ado belum ada prospek jelas terkait visi-misi yang dicanangkan.
Kritis pedas juga dilontarkan GMNI Mamuju dengan menyebut buruknya infrastruktur jalan, tidak ada adanya mitigasi bencana, dan arah kebijakan ekonomi yang tidak memihak pada rakyat.
“Hal ini harus menjadi perhatian serius oleh Bupati untuk kemudian mengevalusi OPD yang tidak bekerja dengan baik, bahwa Pemkab Mamuju butuh anggaran besar untuk pembangunan namum jangan sampai anggaran yang ada tidak terealisasi dengan baik karena itu sudah pasti merugikan daerah yang seharusnya membawa kemajuan,” ujar Fathir.
Sebelumnya, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mamuju dalam paripurna pada Senin, 4 Juli 2022 lalu juga turut mengkritik dana Silpa tahun 2021.
Reporter: Sugiarto
Editor: Ilma Amelia
