Mamasa – Dinas Sosial Kabupaten Mamasa menghimbau setiap kepala desa untuk merampungkan data masyarakat kurang mampu (miskin) untuk menjadi acuan dalam penerbitan kartu BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mamasa, Imanuel saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (10/9) menjelaskan, sejak tahun 2015 hingga sekarang telah ada 30.000 warga Kabupaten Mamasa yang telah memiliki kartu BPJS PBI daerah. Dan baru-baru ini juga kembali diusulkan ke Kantor BPJS sebanyak 20.000 dari 34.000 data yang masuk dari tiap desa.
“Selain Kantor BPJS masih menunggu dana sharing dari Provinsi Sulbar dimana 30% menjadi tanggungan provinsi dan 70% menjadi tanggungan kabupaten juga masih ada 34 desa yang belum merampungkan data masyarakat kurang mampu,” tuturnya.
Imanuel mengatakan, tanggungan 30% dari provinsi tiap tahun dari 30.000 warga yang telah memiliki kartu BPJS setara dengan Rp 2 miliar lebih dan untuk Kabupaten Mamasa jika di rupiahkan mencapai Rp 5 miliar lebih.
Kendala dari usulan tambahan 2018 sebanyak 20.000 belum dicetak oleh BPJS sebab dana sharing provinsi belum masuk dan semoga dikaver di perubahan anggaran Tahun 2018.
Ia berharap, semua kepala desa benar-benar memberikan data yang valid tanpa tendensi politik apapun dan bagi masyarakat yang merasa belum didata silahkan berkonsultasi ke kantor Dinas Sosial Kabupaten Mamasa dengan membawa surat keterangan kurang mampu dari desa dan kartu keluarga dan KTP.
Sementara Anggota DPRD Kabupaten Mamasa, Juan Gayang Pongtiku merespon hal itu berpendapat, pelayanan terhadap masyarakat kurang mampu memang sepatutnya menjadi perhatian serius. Alasannya, banyak masyarakat yang kewalahan dalam memperoleh layanan kesehatan sebab tidak memiliki kartu BPJS PBI daerah.
Kata dia, beberapa warga terpaksa menjadi peserta BPJS dengan secara mandiri kendati harus membayar bulanan meskipun terkatung-katung demi memperoleh pelayanan kesehatan.
“Saya berharap data tentang masyarakat miskin benar-benar valid sebab hasil rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu memang masalah data masyarakat kurang mampu yang jadi kendala,” ujarnya.
Juan menegaskan, DPRD Mamasa akan mengawal serius soal penanganan bagi masyarakat miskin sehingga yang berhak untuk memiliki BPJS PBI daerah benar-benar terwujud.(Hapri Nelpan)
