Salah seorang peserta aksi memperlihatkan kertas berisi tuntutan.
Polewali Mandar, mandarnews.com – Merasa diperlakukan tidak adil karena tidak diakomodir dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maupun Aparatur Sipil Negara (ASN), ribuan guru honorer madrasah swasta mendatangi Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Polewali Mandar untuk melakukan aksi demontrasi, Kamis (30/10/2025).
Dalam aksinya, para guru menyampaikan beberapa poin, yaitu pertama, menuntut agar peraturan yang diskriminatif terhadap madrasah swasta segera direvisi.
Kedua, menolak dengan tegas segala bentuk peraturan, kebijakan, atau keputusan pemerintah yang tidak mengakomodir dan tidak berpihak kepada guru madrasah swasta, khususnya dalam hal peningkatan status, kesejahteraan, dan perlindungan profesi.
Ketiga, menuntut pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera menyusun kebijakan yang mengakomodir guru madrasah swasta dalam program peningkatan kesejahteraan dan status kepegawaian ASN/PPPK, membuka kesempatan rekrutmen ASN/PPPK bagi guru madrasah swasta yang telah lama mengabdi dan memberikan tunjangan dan insentif setara dengan guru ASN sebagai bentuk penghargaan atas penghargaan.
Usai berorasi dan diterima oleh pihak Kanwil Kemenag Polewali Mandar, massa kemudian melakukan longmarch ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Spanduk berisi tuntutan yang dibawa oleh para guru madrasah swasta.
Koordinator lapangan aksi, Faisal, menyampaikan jika kedatangan para guru madrasah swasta adalah untuk
menuntut kesetaraan dengan guru-guru madrasah negeri.
“Apa bedanya kita dengan guru madrasah negeri? Kita sama-sama mendidik anak negeri,” ujar Faisal.
Menurut Faisal, guru madrasah swasta yang sudah bertahun-tahun, bahkan sampai puluhan tahun mengabdi hanya bisa melihat guru madrasah negeri berkesempatan untuk menjadi PPPK dan ASN.
“Apa yang kita dapat? Yang kita dapat hanya capeknya. Di negara lain, guru-gurunya diperlakukan dengan baik. Di sini, terjadi ketidakadilan, sebagian gurunya diberikan hak, sebagian lagi diacuhkan seperti kita,” kata Faisal.
Ia menerangkan, tujuan gerakan ini adalah adanya kesetaraan antara guru madrasah swasta dan guru madrasah negeri.
Merespons tuntutan para guru, Ketua DPRD Polewali Mandar, Fahri Fadly, berjanji akan melanjutkan aspirasi yang dibawa ke pemerintah pusat, yaitu Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN).
“Saya atas nama lembaga akan menyurat ke Kemenag dan BKN bagaimana agar bisa audiens untuk memperjuangkan aspirasi guru madrasah swasta. Kalau perlu, kita sama-sama ke Jakarta, ada dua orang perwakilan yang ditunjuk. Kalau tidak ada pembeli tiketnya, saya yang tanggung,” sebut Fahri.
Untuk itu, Fahri menuturkan bakal menyurat dulu supaya diterima dengan resmi di Kemenag.
“Saya juga akan ajak Kepala Kemenag Polewali Mandar untuk sama-sama berkunjung ke Kemenag dan BKN,” ucap Fahri.
Sebagai tanda komitmen, Fahri pun menyetujui penandatanganan surat pernyataan para guru madrasah swasta mengenai persyaratan yang dibawa. (ilm)
