Mamuju, mandarnews.com – Dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2021 lalu, Pemerintah Provinsi Sulbar memperoleh nilai terendah dari seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia.
Hal itu disampaikan oleh Pj Gubernur Sulbar, Akmal Malik pada kegiatan Pendidikan Anti Korupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di Hotel Maleo Mamuju, Selasa (14/9/2022).
Hadir pada kegiatan tersebut, Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, pemeriksa gratifikasi pada Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK, Anjas Prasetio, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Provinsi Sulbar, Feri Mupahir, Irwasda Polda Sulbar, Kombes Pol. Bambang Sutoyo, Kepala Ombudsman Perwakilan Sulbar, Lukman Umar, para asisten, Staf Ahli, pimpinan OPD, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar dan peserta lainnya.
Kata Akmal Malik, Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan, ada tiga strategi KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia tau dikenal dengan trisula pemberantasan korupsi.
Strategi pertama yaitu, penindakan , agar orang takut melakukan korupsi. Strategi ini merupakan strategi jangka pendek untuk membuat efek jera bagi pelakunya.
Strategi kedua, merupakan strategi jangka menengah, lalu strategi ketiga yaitu pendidikan anti korupsi agar orang tidak mau korupsi, dan ini merupakan strategi jangka panjang.
Akmal Malik juga menyampaikan, hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK tahun 2021 lalu, Pemerintah Provinsi Sulbar memperoleh nilai 49,10 persen dan nilai ini adalah nilai terendah dari seluruh pemerintah daerah provinsi di Indonesia dan cukup jauh dari indeks rata-rata nasional yang berada di angka 72,40 persen.
“Tentu ini harus menjadi muhasabah bagi kita semua dan perlu segera diberi perhatian extra untuk memperbaiki, dan membenahi kelemahan-kelemahan yang ditemukan oleh KPK dalam pelaksanaan SPI itu,” tandasnya.
Untuk itulah, lanjut Akmal Malik, KPK menyarankan bahwa prioritas pertama dan yang paling utama adalah penguatan sistem pencegahan korupsi yang ada di Provinsi Sulbar agar lebih terintegrasi dan berdaya guna.
“Efektivitas sosialisasi anti korupsi juga dapat dilakukan melalui pendidikan, kampanye, pengawasan, dan penegakan secara simultan. Upaya ini perlu dikomunikasikan secara aktif di internal pegawai dan seluruh pemangku kepentingan,” sebut Akmal Malik. (rls)
