Audiensi pada Senin (10/10) di ruang sidang DPRD Majene.
Majene, mandarnews.com – Solidaritas Perjuangan Mahasiswa Majene (SPMM) kembali mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene, Senin (10/10).
Mereka mendesak agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan DPRD Majene mempercepat realisasi bantuan stimulan tahap kedua perbaikan rumah korban gempa dan relokasi bagi masyarakat Dusun Salurindu Desa Salutahongan yang ada di Kecamatan Malunda.
SPMM Majene melakukan audiensi bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Penanganan Korban Bencana Alam dan Pemkab, dalam hal ini Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pertamanan (Perkimtan) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Majene.
Dalam audiensi tersebut, perwakilan SPMM Irwan Japaruddin mengatakan, ada dua poin yang mereka bawa dalam pertemuan ini. Pertama, meminta mempercepat bantuan stimulan tahap kedua dan segera relokasi masyarakat Dusun Salurindu sebanyak 41 kepala keluarga.
“Saat ini kedukaan yang dirasakan bagi korban gempa, khususnya di Malunda sudah menjelang 1 tahun 10 bulan lebih dan korban bencana alam gempa bumi di Kecamatan Malunda masih tinggal di tenda pengungsian,” ujar Irwan.
Selain itu, masih ada puluhan kepala keluarga di Dusun Salurindu, Desa Salutahongan terancam jiwanya mengingat pemukiman yang ditempati saat ini sangat rawan dengan bencana alam, khususnya tanah longsor.
Irwan mengatakan, lambannya realisasi atau pencairan bantuan stimulan tahap kedua karena ketidakbecusan Pemkab dalam pendataan.
“Begitu juga dengan relokasi masyarakat Salurindu yang hingga saat ini belum terealisasi relokasinya padahal pemerintah daerah telah berjanji akan secepatnya melakukan (relokasi),” sebut Irwan.
Dengan adanya pertemuan ini, Irwan berharap ada solusi terbaik dan realisasi secepatnya untuk bantuan stimulan tahap kedua dan relokasi masyarakat Salurindu.
“Kami tidak butuh janji atau pernyataan-pernyataan yang telah lama kami ketahui. Yang kami mau hasil yang konkret dilakukan oleh Pemda, bukan janji yang bisa menambah deretan kebohongan pemerintah kepada masyarakat,” tandas Irwan.
Menanggapi hal itu, Ketua Pansus DPRD Majene Hasriadi menuturkan bahwa penyelesaian masalah ini memang terkesan berbelit-belit dan lamban mengingat banyak proses yang harus dilakukan, seperti pendataan dan lainnya.
“Pansus bersama Pemkab Majene telah melakukan berbagai langkah atau upaya untuk segera merealisasikan bantuan stimulan tahap kedua, seperti halnya beberapa kali melakukan kunjungan ke BNPB pusat,” ucap Hasriadi.
Termasuk di dalamnya mengantar langsung surat keterangan tidak sanggup, merespons surat edaran BNPB yang kala itu membebankan kategori rumah rusak sedang dan ringan agar diakomodasi oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (rusak sedang) dan Pemkab Majene (rusak ringan).
“Beberapa kali kami telah ke BNPB, termasuk merespons Surat Edaran itu. Saat di sana kami juga harus setengah mati melakukan negosiasi dengan orang pusat. Bahkan terakhir, saat kami meminta agar secepatnya pihak pusat segera mencairkan bantuan stimulan tahap kedua khusus kategori rumah rusak berat, kami dimintai lagi laporan pertanggungjawaban tahap pertama. Dalam laporan itu ditemukan ada sisa 7 rumah yang belum disalurkan. Hal ini terkendala mengingat beberapa penerima bantuan tidak di lokasi, bahkan ada yang menolak. Ini menjadi salah satu faktor juga memperlambat. Bahkan pusat minta agar sekalian 7 itu dikembalikan, tapi kami memohon agar tidak karena takutnya orang ini tiba-tiba muncul,” jelas Hasriadi.
Lebih jauh anggota DPRD Majene yang sudah tiga periode itu mengatakan, hasil kkunjungan juga mendapat respons dimana pusat menyampaikan bahwa realisasi fisik sudah selesai pada 31 Desember 2022.
“Artinya, untuk 425 kategori rusak berat ini sudah ada sinyal bahwa akan selesai sebelum 31 Desember 2022. Dari dana tersisa sekitar Rp48 milyar untuk mengakomodasi 425 rusak berat itu hanya perlu Rp21 milyar. Masih ada sisa Rp27 milyar, yang inilah yang mau kita kejar agar tidak dikembalikan ke pusat. Kami minta ke pusat agar kami bisa mengelolanya, hanya saja hal itu masih akan dikomunikasikan dengan Kepala BNPB mereka,” kata anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional tersebut.
Hasriadi menjelaskan, untuk kategori rusak sedang dan ringan inilah yang harus secepatnya dicarikan solusi d bantuan kategori rumah rusak berat cair karena jika tidak bersamaan akan terjadi masalah baru lagi.
“Sementara terkait relokasi masyarakat Dusun Salurindu, memang telah lama dilakukan perencanaan,” tukas Hasriadi.
Namun, di tengah perjalanan, hasil survei mengatakan bahwa lahan yang disodorkan oleh kepala desa masuk dalam kawasan hutan lindung sehingga hal itu tidak mungkin dilakukan.
“Pemkab mengembalikan ke kepala desa agar segera mencarikan lokasi pengganti, tapi itu belum ada respons,” beber Hasriadi.
Mendengar penjelasan Hasriadi, pembahasan semakin alot. Massa menilai Pemkab seolah berhenti melakukan upaya setelah diketahui jika lokasi yang ditawarkan masuk dalam kawasan hutan lindung.
Situasi baru cair setelah Kepala Bidang Pertanahan Perkimtan Majene Sahar memberikan penjelasan.
“Memang proses relokasi di Desa Salutahongan dibatasi oleh regulasi atau aturan karena sebagian tanah masuk wilayah hutan lindung, sementara proses alih fungsi lahan akan memakan waktu yang lama,” ungkap Sahar.
Tapi, Sahar mengemukakan jika pihaknya sudah berkomunikasi dengan Salurindu dan sudah ada dua hektare tanah yang siap.
“Alhamdulillah tanah yang kami petakan kurang lebih 3 hektare, 1 hektare saja yang masuk di wilayah hutan lindung dan minggu depan akan dilakukan penilaian,” imbuh Sahar.
Mendengar hal tersebut, Pansus DPRD Penanganan Korban Bencana Alam melalui Ketua Hasriadi kembali merespons dan meminta agar Rabu (12/10) melakukan kunjungan ke lokasi yang dimaksud.
Ia pun merekomendasikan, agar tim teknis dari tiga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, dalam hal ini Perkimtan, BPBD dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Majene untuk bersama-sama melakukan kunjungan itu.
“Kami minta agar teknis PUPR juga dilibatkan agar bisa melakukan perhitungan untuk pematangan lahan,” tandas Hasriadi.
Dalam kunjungan tim harus bisa memastikan, apakah tanah 2 hektare tersebut dapat mengakomodasi hitungan sementara 41 kepala keluarga di Desa Salutahongan yang rencananya direlokasi.
Rencananya, rapat akan dilanjutkan pada Senin (17/10). Dalam rapat ini, tim yang tergabung dalam OPD terkait sudah bisa melaporkan hasil kunjungannya dari Salutahongan dan progres realisasi relokasi.
Hasriadi berharap agar seluruh anggota Pansus menunda rencana reses pada Senin serta meminta kepada mahasiswa agar terus mengawal proses bantuan stimulan tahap kedua dan pelaksanaan relokasi.
Dalam rapat ini juga akan dilakukan pembahasan untuk bantuan stimulan tahap kedua, khususnya rumah kategori rusak sedang dan ringan yang belum menemui solusi.
(Mutawakkir Saputra)
Editor: Ilma Amelia
