Majene – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majene terus melakukan upaya untuk mensejahterakan warganya dalam bidang kesehatan. Tahun 2017 mendatang, Pemkab Majene memastikan akan membagikan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi warga miskin.
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Majene Sudirman mengatakan, jumlah kartu BPJS kesehatan tersebut mencapai 27 ribu kartu. Kartu BPJS tersebut akan diberikan bagi warga miskin yang masuk dalam pendataan yang dilakukan pihak pemerintah desa atau kelurahan.
“Jadi 27 ribu semua karena ada tambahan 17 ribu dari data 10 ribu data dua tahun sebelumnya,” kata Sudirman, Rabu 21 Desember 2016.
Rencana awal, Pemkab Majene akan menambah 27 ribu data warga miskin yang berhak menerima kartu tersebut. Namun karena keterbatasan anggaran, Pemkab hanya mampu menambah 17 ribu.
(Sumber foto : majenekab.go.id)
Selain itu, data sebelumnya dari desa atau kelurahan yang disetor ke kecamatan kemudian diserahkan ke Bagian Kesra mencapai 40 ribu data warga miskin, Oleh karena itu, kata Sudirman, pihaknya memanggil camat dan kepala desa atau lurah untuk melakukan rapat dan kembalikan menvalidasi data tersebut.
Rencananya, kartu BPJS kelas III yang iuarannya akan dibayarkan Pemkab Majene tersebut akan dibagikan awal 2017 mendatang.
“Kita mau awal Januari sudah terbit itu kartu. Dana yang disiapkan Rp. 3,2 miliar. Nanti 27 ribu itu seperti tahun kemarin (dananya) akan disharing. 70 persen APBD Majene dan 30 persen APBD provinsi,” lanjutnya.
Baca : Data PPLS 2011 Biang Amburadulnya Kartu Indonesia Sehat
Tidak tertutup kemungkinan, kata Sudirman, jumlah tambahan data 17 ribu tersebut akan kembali ditambah untuk tahun 2018 mendatang. Semuanya itu tergantung anggaran. Dampak kebijakan tersebut, pasien yang menggunakan rekomendasi ke RSUD Majene akan dihentikan.
Selain itu, Sudirman menjelaskan, untuk mengantisipasi data yang terlanjur masuk tapi sudah tidak layak, seperti meninggal dunia, pindah domisili atau berubah status jadi mampu akan langsung dikeluarkan dari data. Pihaknya akan langsung menvalidasi dan memasukkan data warga miskin yang sebelumnya belum masuk dalam data tersebut. (Irwan)
